Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana kontroversial untuk mengalihfungsikan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sebagai lajur tambahan bagi kendaraan bermotor.
Kebijakan ini diambil sebagai solusi darurat untuk mengurai kemacetan kronis yang diperparah oleh masifnya proyek galian infrastruktur di koridor tersebut.
Pramono mengakui bahwa langkah ini merupakan sebuah dilema, namun harus ditempuh demi kelancaran arus lalu lintas.
Ia beralasan, kondisi jalur pedestrian di ruas jalan tersebut saat ini memang sudah tidak layak dan terpotong-potong akibat dampak pembangunan.
Oleh karena itu, ia memilih untuk sementara mengubah fungsinya guna memperlebar badan jalan.
Selain alih fungsi trotoar, gubernur juga telah memerintahkan kontraktor untuk memperkecil area kerja dan pagar pembatas proyek agar tidak terlalu memakan badan jalan.
“Dan saya sudah memerintahkan untuk bedeng-bedengnya dikecilin sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang gak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki karena memang beberapa juga terpotong-potong,” kata Pramono kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).
Solusi Jangka Pendek
Menurut Pramono, kebijakan ini bersifat temporer dan akan berlaku hingga proyek-proyek galian rampung, yang ditargetkan selesai pada November 2025.
Baca Juga: Beresin Macet Horor, Pramono Anung Percepat Proyek Galian TB Simatupang Rampung November 2025
Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari strategi jangka pendek untuk meredam kemacetan parah di Simatupang.
“Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu nanti akan kami kembalikan. Jadi untuk itu saya secara khusus juga mohon maaf karena ini memang hal yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Proyek galian yang tengah berjalan mencakup penataan kabel bawah tanah, pembangunan sistem sanitasi, hingga perbaikan saluran air yang dinilai vital untuk infrastruktur jangka panjang Ibu Kota.
“Ya memang Jakarta kan sedang membangun persoalan untuk memasukkan kabel ke dalam, kemudian sanitasi, kemudian juga saluran-saluran air inilah yang sedang ditangani. Dan ini mau tidak mau harus tetap dilakukan,” jelasnya.
Prioritas Hak Pejalan Kaki
Meskipun mengambil langkah yang mengorbankan hak pejalan kaki untuk sementara, Pramono menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pedestrian tetap menjadi prioritas utamanya.
Ia telah menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan untuk segera memprioritaskan perbaikan dan pengembalian fungsi trotoar setelah pekerjaan konstruksi selesai.
Kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk Koalisi Pejalan Kaki, yang menilai langkah ini sebagai sebuah kemunduran dan bertentangan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang seharusnya memprioritaskan transportasi berkelanjutan.
“Tapi saya sudah meminta kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan untuk pedestrian itu menjadi prioritas saya. Dan itu bagi yang sudah tidak lagi membangun kabel dan sebagainya pendestriannya yang akan diutamakan,” katanya.
