Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah" di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta pada Kamis (10/7/2025).
Dalam acara itu, turut diundang para kepala daerah, di antaranya adalah Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Hadir pula para Ketua DPRD yang daerahnya diundang dalam rapat koordinasi ini.
Acara ini sendiri baru dimulai sekitar pukul 09.22 WIB dan Pramono Anung tampil sebagai pembicara pertama.
Namun, Dedi Mulyadi datang terlambat dan baru tiba sekitar pukul 09.55 WIB.
Saat Dedi tiba, Wakil Ketua KPK Johannes sedang menyampaikan sambutan.
"Selamat datang Pak Gubernur Jawa Barat. Selamat datang pak," ujar Johannes menghentikan sesaat sambutannya demi menyambut Dedi Mulyadi.
Begitu tiba, Dedi langsung duduk di kursi terdepan yang disediakan dan menyalami satu persatu kepala daerah yang sudah di lokasi lebih dulu.
Dalam sambutannya, Setyo meminta pemerintah daerah menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menyoroti masih adanya budaya korupsi di internal pemerintah daerah.
Baca Juga: Banjir Bekasi Ternyata 'Disengaja', Dedi Mulyadi Ngamuk: Pak Bupati, Kontraktornya Gak Ahli
Ia menilai budaya korupsi kerap menghambat pembangunan daerah lantaran banyak pihak yang berpikir berulang kali untuk berinvestasi.
"Ini mengapa saya tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih atau good governance," pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, para kepala daerah dan Ketua DPRD melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi.
