BP Haji Sebut Haji Jalur Laut Lebih Mahal, Menag Menyanggah: Tergantung!

Suara.com - Ibadah haji lewat jalur laut kembali memicu perdebatan antara harapan efisiensi biaya versi Menteri Agama dan kekhawatiran Badan Pengelola Haji soal potensi mahalnya ongkos kapal wisata.

Pada satu sisi, Kementerian Agama (Kemenag) melihatnya sebagai peluang prospektif, sementara di sisi lain, Badan Penyelenggara Haji (BPH) menyuarakan kekhawatiran serius.

Menjawab isu biaya haji jalur laut berpotensi lebih mahal karena menggunakan kapal wisata, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berargumen bahwa hal tersebut bisa ditekan apabila ada persaingan usaha yang sehat.

"Tergantung, kalau banyak saingannya bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, mahal," kata Nasaruddin di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Nasaruddin mengatakan, rencana keberangkatan haji lewat laut ini sudah lama diwacanakan, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dinilai lebih agresif merealisasikannya.

Namun, untuk Indonesia, pertimbangannya lebih kompleks, terutama soal durasi perjalanan yang sangat lama.

"Dulu kan memang kita sudah punya pengalaman dengan laut ya. Ada Belle Abeto, ada Gunung Jati tapi itu tiga bulan, empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Itu ada juga jalur lautnya, tapi terutama dekat-dekat situ ya," kata Nasaruddin.

"Misalnya di Mesir, rata-rata jemaah hajinya itu lebih dekat pakai laut ya. Kayak naik feri aja kan. Tapi kita kan jauh ya dan nantilah kita lihat penyelenggarannya yang akan datang," sambungnya.

Jangan Bebani Jemaah

Pandangan berbeda datang dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Ia dengan tegas menolak opsi yang berpotensi menambah beban biaya bagi calon jemaah haji.

Menurutnya, penawaran yang ada saat ini justru membuat biaya haji lebih mahal karena menggunakan kapal wisata dengan durasi perjalanan yang lebih lama dibandingkan pesawat.

"Pernah bertemu dengan penawaran untuk jalur laut ini, memang pertama waktunya lebih lama. Kemudian penawaran yang pertama yang kita terima memang lebih mahal juga karena ini pakai kapal wisata," kata Gus Irfan kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

"Sehingga tentu kita tidak mau menambah biaya untuk jemaah haji. Kecuali ini untuk mereka-mereka yang memang dananya lebih sehingga mau ngambil-ngambil itu," sambung Gus Irfan.

Nasaruddin menegaskan bahwa wacana ini belum masuk ke tahap pembahasan yang lebih lanjut di tingkat pemerintah.

Sejauh ini, baru sebatas presentasi dari beberapa perusahaan swasta yang berminat.

"Belum, belum, belum. Banyak sih perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor, mempresentasikan itu, tapi beliau juga belum punya kapal," kata Nasaruddin.

"Hanya mungkin dia sama juga dengan pihak luar. Jadi mungkin jatuhnya mahal. Belum kita bahas ya," sambungnya.

Sementara itu, Gus Irfan memberi sinyal bahwa keputusan final akan diambil dengan perhitungan yang sangat cermat, dan kemungkinan besar tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Terutama, jika Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah disahkan dan menempatkan BPH sebagai penyelenggara haji pada 2026.

"Tapi sampai hari ini dan insya Allah keputusan tentang apakah jalur laut, jalur udara, insyaallah tahun depan kita yang akan memutuskan sehingga tentu pertimbangan-pertimbangan dari kami yang akan kami gunakan."

"Dan tentu kita tidak akan memutuskan sendiri, pasti dengan perhitungan-perhitungan yang sangat-sangat rigid sehingga kita akan bisa memutuskan," tutur Irfan.

Ia pun menegaskan sikap BPH untuk penyelenggaraan haji mendatang.

"Tapi untuk sementara setahun ini, kayaknya kita tidak akan menggunakan itu," kata Irfan.