BGN Beberkan Alasan Program MBG di Papua Jauh dari Target, Begini Hambatannya

Suara.com - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tantangan berat di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan akar masalah yang membuat penyediaan gizi bagi anak-anak di sana tersendat.

Kesenjangan antara target dan realisasi menjadi sorotan utama.

Berdasarkan perhitungan BGN, Papua idealnya memiliki 412 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk menjangkau seluruh provinsi.

Namun, hingga kini baru 63 unit yang berhasil didirikan.

Menurut Dadan, salah satu penyebab utamanya, yakni minimnya minat mitra swasta untuk bekerja sama di wilayah tersebut.

“Jarang ada mitra mau masuk di Papua. Kemudian kami juga belum berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Selain minimnya mitra, Dadan juga mengakui bahwa konsolidasi dengan pemerintah daerah belum berjalan efektif.

Ia menyebut sinergi yang belum terbangun ini menjadi penghambat utama.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Terhambat di Papua, BGN Ungkap Alasan SPPG Sedikit

"Belum terkonsolidasi secara optimal," kata Dadan kepada Suara.com, Jumat (11/7/2025).

Langkah Percepatan dan Perbedaan Pendekatan

Untuk mengatasi kebuntuan ini, BGN merencanakan langkah taktis dalam waktu dekat.

Dadan menegaskan pihaknya akan segera memanggil seluruh kepala daerah dari Papua, baik gubernur maupun bupati/wali kota, untuk melakukan konsolidasi gabungan.

"Kita akan konsolidasikan dalam dua minggu ini dengan pemda," ujar Dadan.

Pertemuan strategis yang lebih besar juga direncanakan akan digelar di Jakarta pada akhir Juli mendatang.

"Nanti kami akan menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua mulai Agustus,” jelasnya.

Dadan turut menyoroti perbedaan fundamental dalam model pelaksanaan MBG antara wilayah padat penduduk seperti Jawa dengan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Papua.

Sementara di Jawa, pembangunan dapur MBG masih bisa mengandalkan kemitraan.

Namun, di Papua, pemerintah harus turun tangan langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau di daerah, di mana ada agregasi penduduk, aglomerasi, itu pasti mitra. Tetapi di daerah-daerah terpencil, itu dana APBN yang masuk,” tuturnya.

Rendahnya minat mitra memaksa pemerintah untuk membangun sendiri fasilitas dapur di Papua demi memastikan program tetap berjalan dan menjangkau sekitar 3.000 penerima manfaat per SPPG.

Secara nasional, BGN mencatat hingga 10 Juli 2025, sudah ada 1.928 unit SPPG di seluruh Indonesia.

Targetnya, jumlah ini akan terus digenjot hingga mencapai 22.000 unit pada Oktober dan 30.000 unit pada akhir tahun 2025.