Suara.com - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tantangan berat di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan akar masalah yang membuat penyediaan gizi bagi anak-anak di sana tersendat.
Kesenjangan antara target dan realisasi menjadi sorotan utama.
Berdasarkan perhitungan BGN, Papua idealnya memiliki 412 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk menjangkau seluruh provinsi.
Namun, hingga kini baru 63 unit yang berhasil didirikan.
Menurut Dadan, salah satu penyebab utamanya, yakni minimnya minat mitra swasta untuk bekerja sama di wilayah tersebut.
“Jarang ada mitra mau masuk di Papua. Kemudian kami juga belum berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Selain minimnya mitra, Dadan juga mengakui bahwa konsolidasi dengan pemerintah daerah belum berjalan efektif.
Ia menyebut sinergi yang belum terbangun ini menjadi penghambat utama.
"Belum terkonsolidasi secara optimal," kata Dadan kepada Suara.com, Jumat (11/7/2025).
Langkah Percepatan dan Perbedaan Pendekatan
Untuk mengatasi kebuntuan ini, BGN merencanakan langkah taktis dalam waktu dekat.
Dadan menegaskan pihaknya akan segera memanggil seluruh kepala daerah dari Papua, baik gubernur maupun bupati/wali kota, untuk melakukan konsolidasi gabungan.
"Kita akan konsolidasikan dalam dua minggu ini dengan pemda," ujar Dadan.
Pertemuan strategis yang lebih besar juga direncanakan akan digelar di Jakarta pada akhir Juli mendatang.
TERPOPULER
