Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan bursa kerja alias job fair sepanjang Februari-Juni 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program quick wins Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno di masa awal periode menjabat.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi yang diterima Suara.com, job fair pertama dilaksanakan di Mal Tamini Square, Jakarta Timur pada 26-27 Februari lalu. Kemudian, kegiatan ini diselenggarakan di tiap kota secara bergantian dengan 30 sampai 40 perusahaan terlibat. Tersedia ribuan lowongan pekerjaan pada setiap penyelenggaraan. Bahkan, job fair juga dilaksanakan di SMKN 61 Pulau Tidung, Kepulauan Seribu pada 15-16 Mei lalu.
Tercatat ada 11 kali job fair dengan jumlah pengunjung atau pencari kerja sebanyak 21.590 orang yang mengirimkan 30.237 lamaran.
Dinas TKTE DKI menyebut 1.022 pelamar kini sudah dalam tahap penempatan posisi di perusahaan terdaftar.
"Proses seleksi oleh perusahaan membutuhkan waktu 2-3 bulan. Sehingga data penempatan masih dapat berkembang," ujar Kepala Dinas TKTE DKI, Syaripudin, Kamis (10/7/2025).
Wakil Gubernur Rano Karno mengatakan, ke depannya akan makin banyak job fair yang diadakan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Saya apresiasi Dinas Tenaga Kerja yang telah menggelar job fair. Ke depan, job fair akan diadakan setiap bulan di lokasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Rano.
Rano melihat pasar kerja sangat membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu, Pemprov DKI akan memudahkan para pencari kerja dengan cara mendekatkan pasar kerja kepada warga Jakarta.
Baca Juga: Jakarta Banjir, Gubernur Jabar Sebut Bendungan Ciawi Percuma Jika Hilir Tak Dibenah
“Selama ini job fair dilakukan enam bulan sekali dan tempatnya jauh, seperti di SMESCO. Untuk ke sana saja sudah memerlukan biaya yang besar. Saya ingin potong itu. Kita bikin job fair di kecamatan-kecamatan karena wilayah industi ada di sekitar itu,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan job fair di Tamini Square, 450 ribu lapangan kerja di luar negeri juga disediakan melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
“Job fair ini menjadi momentum untuk berbagi informasi pekerjaan yang ada di Indonesia, juga potensi pekerjaan yang ada di luar negeri. Kalau memang ada kendala skill, Pemprov DKI punya balai latihan kerja yang bisa memberikan pelatihan berbagai bidang, termasuk bahasa,” terangnya.
Lebih lanjut, Rano mengatakan Pemprov DKI akan menciptakan 500.000 lapangan kerja, seperti penambahan tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), petugas pemadam kebakaran sebanyak 11.000 orang, serta pasukan putih berupa tenaga medis yang berkunjung langsung ke rumah-rumah untuk membantu kesehatan para lansia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di ibu kota turun dari 6,53 persen pada 2023 menjadi 6,21 persen pada 2024. Meski begitu, tantangan masih cukup besar, terutama di kalangan lulusan pendidikan tinggi, dengan TPT 4,46 persen untuk lulusan diploma dan 5,05 persen untuk lulusan universitas.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, agar setiap lulusan dapat terserap optimal di dunia kerja,” ungkap Rano.
Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, berharap pelaksanaan job fair bisa disosialisasikan hingga ke tingkat RT dan RW. Sehingga, dapat dimanfaatkan warga yang belum memiliki pekerjaan. "Saya berharap informasi ini bisa tersebar hingga ke pengurus RT dan RW," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengugusulkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta terus berinovasi dalam menyelenggarakan job fair guna mempermudah warga Jakarta mencari pekerjaan.
Menurutnya, inovasi dalam pelaksanaan job fair dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sekaligus membantu warga DKI yang sedang mencari pekerjaan.
"Memang Disnakertransgi ini harus menjadi comblang-nya. Makanya saya kemarin minta supaya job fair diperbanyak," ujarnya.
Basri mengapresiasi langkah jajaran Disnakertransgi yang telah aktif menggelar berbagai job fair. Namun, ia menilai sudah saatnya program ini ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih modern, seperti menerapkan sistem digital.
"Salah satu terobosannya Job Fair Goes to Campus. Jadi kampus-kampus besar masuk," imbuhnya.
Senada dengan Basri, Pengamat Kebijakan Publik Basri Baco mendorong Pemprov DKI menyediakan job fair melalui kanal digital demi keberlanjutan dan penghematan anggaran.
"Kalau digital kan bisa update terus dari perusahaannya. Jadi nggak momentum saja lowongan kerjanya. Dari segi anggaran juga kalau job fair di lokasi kan biayanya juga besar," ucap Trubus.
Ia juga meminta tiap perusahaan tak hanya sekadar formalitas mengikuti job fair. Lowongan pekerjaan yang ditawarkan harus benar adanya agar tak memberi harapan palsu bagi para pelamar.
"Yang penting jangan main-main, cuma formalitas demi mengikuti instruksi Pemprov. Harus dipastikan perusahaan yang bikin booth itu benar-benar ada posisinya," lanjutnya.
Salah seorang peserta job fair di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur pada 20 Mei lalu bernama Rendra (27) mengaku terbantu dengan adanya bursa kerja ini.
"Senang sih ada job fair gini. Kita bisa ngerasain ngelamar langsung, ngobrol sama sesama pelamar juga, sama perusahaannya juga. Jadi lebih kerasa dibandingkan lewat online," ungkapnya.
Ia mengaku mengetahui kegiatan job fair dari teman-temannya. Rendra berharap Pemprov DKI konsisten untuk terus menyediakan pekerjaan kepada masyarakat.
"Kalau bisa lebih sering bagus ya. Asalkan posisinya beneran ada gitu," pungkasnya. ***
