Infografis
Suara.com - Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melontarkan kritik tajam terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang meminta penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.
Dalam rapat kerja bersama DPR, Dadan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun.
Menurutnya, pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 217 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Huda menilai, alih-alih meminta anggaran tambahan, Kepala BGN seharusnya fokus pada evaluasi pelaksanaan MBG yang hingga kini masih sarat persoalan, mulai dari kasus keracunan hingga kualitas gizi makanan yang diragukan.
Menurutnya, berbagai masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berbicara tentang penambahan dana.
Huda menegaskan, pelaksanaan anggaran tahun ini saja masih perlu dikritisi secara mendalam, apalagi sudah meminta tambahan untuk tahun depan.
"Dadan, sebagai Kepala BGN, ingin mengakselerasi program makan bergizi gratis di tahun depan dengan menggelontorkan anggaran besar, namun menggunakan kacamata kuda. Kenapa pakai kacamata kuda? Karena BGN tidak pernah menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dan masalah penerimaan negara," kata Huda saat dihubungi pada Jumat, 10 Juli 2025.
Huda juga mengingatkan berbagai persoalan lain yang membayangi pelaksanaan MBG, termasuk kesiapan sumber daya manusia di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Terkhusus untuk infrastruktur di Indonesia bagian timur yang masih jauh dari kata siap. Ketahanan makanan yang rendah, bisa menjadi ancaman ketika dapur umum terdekatnya itu cukup sulit dijangkau," kata Huda.
Baca Juga: BGN Beberkan Alasan Program MBG di Papua Jauh dari Target, Begini Hambatannya
Berkaca dari berbagai masalah tersebut, Huda menilai BGN seharusnya sadar bahwa pelaksanaan MBG belum seratus persen siap.
"Kecuali pemerintah memutuskan pemberian MBG dalam kemasan dan makanan ringan seperti biskuit dan sebagainya," ujarnya.
"Tapi itu jelas tujuannya bukan meningkatkan gizi anak, tapi untuk meningkatkan produksi industri makanan dan minuman," imbuhnya.
Dalam rapat bersama DPR pada Kamis, 10 Juli, Dadan menjelaskan bahwa pagu indikatif BGN untuk tahun 2026 saat ini berada di angka Rp 217 triliun.
Namun, dengan target penerima manfaat MBG yang mencapai 82,9 juta jiwa mulai Januari 2026, angka tersebut dinilai tidak akan mencukupi.
Karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran agar totalnya menjadi Rp 335 triliun.
