Suara.com - Tudingan mengejutkan dilontarkan oleh kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi). Mereka menunjuk langsung sosok mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, sebagai konsultan utama di balik gerakan yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuduhan ini datang dari Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Dalam sebuah diskusi publik, Norman secara terang-terangan menyebut gerakan pemakzulan Gibran sebagai agenda terselubung yang didalangi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan Rizieq Shihab sebagai penasihatnya.
“Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam tayangan podcast To the Point Aja di YouTube, dikutip pada Minggu (13/7/2025).
Menurut Norman, kelompok ini memiliki tujuan akhir untuk merebut kekuasaan secara instan. Ia mengklaim memiliki informasi mengenai peran Rizieq dalam gerakan tersebut.
“Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman dengan tegas.
Tak hanya Rizieq, Norman juga menyeret sejumlah nama besar lainnya yang ia yakini merupakan bagian dari kelompok tersebut. Nama-nama seperti mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, pakar hukum tata negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko ikut disebut.
Bahkan, ia secara spesifik menuding pengacara dari Roy Suryo memiliki afiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” klaimnya.
Norman menambahkan bahwa ciri utama dari kelompok ini adalah kebencian mereka terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk kepolisian dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Sekarang DPD (mereka) benci itu,” ucapnya.
Tudingan ini muncul di tengah upaya Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang secara resmi telah mengirimkan surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR, DPD, dan MPR RI pada awal Juni 2025. Namun, hingga kini surat tersebut belum juga sampai ke meja pimpinan dewan.
Ketua DPR Puan Maharani mengakui bahwa pimpinan belum menerima surat tersebut secara langsung.
"Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis (3/7/2025).
Meski begitu, Puan berjanji akan memeriksa dan menindaklanjuti surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. "Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Di sisi lain, para purnawirawan yang diwakili oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menegaskan tidak akan menyerah. Mereka bertekad untuk terus menggulirkan isu ini ke publik meskipun belum mendapat tanggapan dari DPR.
TERPOPULER
