Budaya Kongkalikong: Jabatan untuk Kepentingan Pribadi
Lebih jauh, Sudirman Said memaparkan bagaimana lemahnya sistem ini melahirkan budaya yang sangat berbahaya. Pejabat publik, terutama yang berasal dari latar belakang pengusaha atau memiliki keluarga pebisnis, menjadi sangat rentan menyalahgunakan wewenang mereka. Jabatan bukan lagi amanah, melainkan alat untuk mengamankan dan memperkaya kepentingan pribadi atau kelompok.
"Ini telah menciptakan budaya di mana pejabat dengan latar belakang bisnis atau keluarga di bisnis mungkin menggunakan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi," katanya, menggambarkan betapa mudahnya praktik kongkalikong terjadi ketika pengawasan lemah.
Pesan Menohok: Kuasa Hanya Sementara, Jangan Merasa 'Tak Tersentuh'

Melihat tren yang mengkhawatirkan ini, Sudirman Said memberikan pesan keras, khususnya bagi generasi muda yang kini memegang tampuk kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan otoritas publik hanyalah titipan sementara. Setiap langkah dan kebijakan yang diambil pasti akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.
"Ia menasihati kaum muda yang menduduki posisi kekuasaan publik untuk mengingat bahwa otoritas mereka bersifat sementara dan tindakan mereka akan selalu dipertanggungjawabkan di kemudian hari," tuturnya.
Peringatan paling tajam ia sampaikan kepada mereka yang merasa kebal hukum. Perasaan 'sakti' atau 'tak tersentuh' adalah ilusi yang mematikan, karena jejak kejahatan tidak akan pernah hilang oleh waktu.
"Ia memperingatkan agar tidak merasa 'tak tersentuh,' karena kesalahan bisa terungkap bertahun-tahun kemudian, bahkan setelah pensiun,".
Baca Juga: Di Balik Wacana Larangan Masker Tahanan KPK: Efek Jera atau Sekadar Panggung Publik?