Infografis
Suara.com - Rentetan penetapan tersangka baru dalam megaskandal korupsi di Tanah Air memunculkan dilema. Di satu sisi ada simpati, di sisi lain ada anggapan 'sudah sepantasnya'.
Perspektif kompleks ini diungkap secara lugas oleh mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang melihat fenomena ini dari dua sisi yang kontras.
Dalam diskusi panas di podcast "Hersubeno Point" yang dipublikasikan di YouTube, Sudirman Said membedah kekhawatirannya.
Ia tak hanya menyorot para pelaku yang memang dikenal 'bermain', tetapi juga mereka yang idealis namun ikut terseret dalam pusaran sistem yang korup. Analisisnya menjadi cermin buram bagi kondisi tata kelola negara saat ini.
Simpati untuk 'Orang Baik' yang Terjebak Sistem
Di tengah sorotan publik yang cenderung menghakimi, Sudirman Said justru menunjukkan empati mendalam bagi beberapa individu yang tersandung kasus hukum.
Ia melihat ada sosok-sosok dengan niat tulus dan idealisme yang kini harus berhadapan dengan status tersangka, sebuah situasi yang menurutnya sangat disayangkan.
"Saya juga memiliki kekhawatiran untuk beberapa individu, yang saya gambarkan sebagai orang baik dan idealis, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Sudirman Said.
Baginya, ini bukan sekadar pembelaan personal, melainkan pengakuan bahwa sistem yang bobrok seringkali tidak pandang bulu. Orang dengan integritas pun bisa terperangkap. Karena itu, ia berharap proses hukum dapat berjalan seadil-adilnya untuk membedakan siapa yang berniat jahat dan siapa yang hanya menjadi korban keadaan.
Baca Juga: Di Balik Wacana Larangan Masker Tahanan KPK: Efek Jera atau Sekadar Panggung Publik?
"Saya berharap keadilan akan berpihak pada mereka," tegasnya.
'Biang Kerok' dan Bobroknya Tata Kelola
Namun di sisi lain, Sudirman Said tidak menafikan bahwa di antara deretan tersangka tersebut, ada nama-nama yang reputasinya sudah lama dikenal sebagai bagian dari masalah. Ia secara terang-terangan menyebut mereka sebagai individu bermasalah yang akhirnya tersentuh hukum.
"Saya juga mengakui bahwa di antara tersangka baru, ada individu yang dikenal sebagai sosok bermasalah dalam sistem," ujarnya.
Pandangannya ini langsung mengarah ke akar persoalan yang lebih besar: kualitas tata kelola dan sistem pengendalian internal di berbagai lembaga publik yang makin merosot. Menurutnya, kondisi inilah yang menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batas antara kepentingan publik dan keuntungan pribadi menjadi sangat tipis dan mudah dilanggar.
"Ia menyoroti masalah yang lebih luas mengenai penurunan tata kelola dan lingkungan pengendalian, di mana sulit untuk memisahkan kepentingan pribadi dan publik," jelasnya.
Budaya Kongkalikong: Jabatan untuk Kepentingan Pribadi
Lebih jauh, Sudirman Said memaparkan bagaimana lemahnya sistem ini melahirkan budaya yang sangat berbahaya. Pejabat publik, terutama yang berasal dari latar belakang pengusaha atau memiliki keluarga pebisnis, menjadi sangat rentan menyalahgunakan wewenang mereka. Jabatan bukan lagi amanah, melainkan alat untuk mengamankan dan memperkaya kepentingan pribadi atau kelompok.
"Ini telah menciptakan budaya di mana pejabat dengan latar belakang bisnis atau keluarga di bisnis mungkin menggunakan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi," katanya, menggambarkan betapa mudahnya praktik kongkalikong terjadi ketika pengawasan lemah.
Pesan Menohok: Kuasa Hanya Sementara, Jangan Merasa 'Tak Tersentuh'
Melihat tren yang mengkhawatirkan ini, Sudirman Said memberikan pesan keras, khususnya bagi generasi muda yang kini memegang tampuk kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan otoritas publik hanyalah titipan sementara. Setiap langkah dan kebijakan yang diambil pasti akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.
"Ia menasihati kaum muda yang menduduki posisi kekuasaan publik untuk mengingat bahwa otoritas mereka bersifat sementara dan tindakan mereka akan selalu dipertanggungjawabkan di kemudian hari," tuturnya.
Peringatan paling tajam ia sampaikan kepada mereka yang merasa kebal hukum. Perasaan 'sakti' atau 'tak tersentuh' adalah ilusi yang mematikan, karena jejak kejahatan tidak akan pernah hilang oleh waktu.
"Ia memperingatkan agar tidak merasa 'tak tersentuh,' karena kesalahan bisa terungkap bertahun-tahun kemudian, bahkan setelah pensiun,".
