Suara.com - Rentetan penetapan tersangka baru dalam megaskandal korupsi di Tanah Air memunculkan dilema. Di satu sisi ada simpati, di sisi lain ada anggapan 'sudah sepantasnya'.
Perspektif kompleks ini diungkap secara lugas oleh mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang melihat fenomena ini dari dua sisi yang kontras.
Dalam diskusi panas di podcast "Hersubeno Point" yang dipublikasikan di YouTube, Sudirman Said membedah kekhawatirannya.
Ia tak hanya menyorot para pelaku yang memang dikenal 'bermain', tetapi juga mereka yang idealis namun ikut terseret dalam pusaran sistem yang korup. Analisisnya menjadi cermin buram bagi kondisi tata kelola negara saat ini.
Simpati untuk 'Orang Baik' yang Terjebak Sistem
Di tengah sorotan publik yang cenderung menghakimi, Sudirman Said justru menunjukkan empati mendalam bagi beberapa individu yang tersandung kasus hukum.
Ia melihat ada sosok-sosok dengan niat tulus dan idealisme yang kini harus berhadapan dengan status tersangka, sebuah situasi yang menurutnya sangat disayangkan.
"Saya juga memiliki kekhawatiran untuk beberapa individu, yang saya gambarkan sebagai orang baik dan idealis, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Sudirman Said.
Baginya, ini bukan sekadar pembelaan personal, melainkan pengakuan bahwa sistem yang bobrok seringkali tidak pandang bulu. Orang dengan integritas pun bisa terperangkap. Karena itu, ia berharap proses hukum dapat berjalan seadil-adilnya untuk membedakan siapa yang berniat jahat dan siapa yang hanya menjadi korban keadaan.
"Saya berharap keadilan akan berpihak pada mereka," tegasnya.
'Biang Kerok' dan Bobroknya Tata Kelola
Namun di sisi lain, Sudirman Said tidak menafikan bahwa di antara deretan tersangka tersebut, ada nama-nama yang reputasinya sudah lama dikenal sebagai bagian dari masalah. Ia secara terang-terangan menyebut mereka sebagai individu bermasalah yang akhirnya tersentuh hukum.
"Saya juga mengakui bahwa di antara tersangka baru, ada individu yang dikenal sebagai sosok bermasalah dalam sistem," ujarnya.
Pandangannya ini langsung mengarah ke akar persoalan yang lebih besar: kualitas tata kelola dan sistem pengendalian internal di berbagai lembaga publik yang makin merosot. Menurutnya, kondisi inilah yang menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batas antara kepentingan publik dan keuntungan pribadi menjadi sangat tipis dan mudah dilanggar.
"Ia menyoroti masalah yang lebih luas mengenai penurunan tata kelola dan lingkungan pengendalian, di mana sulit untuk memisahkan kepentingan pribadi dan publik," jelasnya.
TERPOPULER
