Infografis
Suara.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN).
Keputusan tersebut menjadi polemik baru karena tanggal tersebut identik dengan Hari Kelahiran Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta publik untuk tidak berpikiran negatif.
Ia menyebut kesamaan tanggal tersebut hanyalah sebuah kebetulan.
"Saya mengapresiasi, bahwa akan ada hari kebudayaan nasional. bahwa hari kebudayaan nasional itu bertepatan dengan hari lahir bapak presiden ya kebetulan saja," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, perdebatan soal tanggal tidak perlu dibuat tendensius karena esensi utamanya adalah pengakuan terhadap kebudayaan nasional.
"Sehingga tidak perlu tendensius, tidak perlu lah kita ini melebih-lebihkan sesuatu yang penting substansinya bahwa kita punya hari kebudayaan nasional," ujarnya.
"Kan itu yang paling penting. sehingga dari pusat sampai daerah semua itu memberikan gambaran konkret tentang kearifan lokal budaya masing-masing. Kan itu luar biasa," sambung Said.
Jangan Disederhanakan
Baca Juga: Fadli Zon Ungkap Alasan 17 Oktober Jadi Hari Kebudayaan Nasional: Tak Terkait Ultah Prabowo
Senada dengan Said, politisi PDIP Aria Bima juga meminta agar persoalan ini tidak disederhanakan dan dikaitkan dengan ulang tahun Presiden.
"Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang terkait dengan persamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo," kata Aria.
Aria bahkan meyakini Presiden Prabowo sendiri tidak akan nyaman jika hari kelahirannya dikaitkan dengan penetapan hari besar nasional.
"Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya, kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti hari kebudayaan."
"Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, nggak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogkan dengan hari kelahirannya," tegasnya.
Sementara di sisi lain, Fadli Zon telah memberikan penjelasan resmi terkait pemilihan tanggal 17 Oktober.
