Nusron Wahid Sebut 55 Juta Hektare Lahan di Indonesia Dikuasai 60 Keluarga: Prabowo Salah Satunya?

Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut 48 persen dari 55,9 juta hektare lahan yang telah tersertifikasi di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga. Ketimpangan penguasaan lahan ini dinilai sebagai salah satu penyebab kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia. Lantas siapa saja 60 keluarga itu? 

Nusron memang tak membeberkan secara rinci 60 keluarga yang menguasai 55,9 juta hektare lahan di Indonesia. Ia hanya menyebut 55,9 juta hektare lahan tersebut dikuasai dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) hingga Hak Guna Bangunan (HGB) oleh beberapa perusahaan.

"Kalau dipetakan PT-nya itu bisa berupa macam-macam. Tapi kalau dilacak siapa beneficial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga," ungkap Nusron dalam acara Diskusi Publik Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Menurut klaim Nusron, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan lahan ini. Dalam pelaksanaannya, kata dia, pemerintah akan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan hidup. 

Langkah tersebut, lanjut Nusron, diambil sebagai upaya pemerintah memutus kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia. 

"Inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanah dalam tanda kutip, kalau kami boleh menyimpulkan, ada 'kesalahan kebijakan pada masa lampau'," katanya.

Keluarga Prabowo Salah Satunya?

Sekretaris Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) Saiful Wathoni secara spesifik mengakui belum memiliki data terkait 60 keluarga yang disebut Menteri ATR/BPN menguasai 48 persen dari 55,9 juta hektare lahan di Indonesia. 

Namun, berdasar catatan AGRA, kata dia, lebih dari 70 persen daratan di Indonesia itu memang dikuasai oleh negara dan swasta. 

"Penguasaannya paling besar melalui kehutanan, Taman Nasional dan perusahaan-perusahaan milik negara seperti PTPN, Perhutani, dan lain-lain," ungkap Saiful kepada Suara.com, Senin (14/7/2025).

Selain itu, berdasar catatan AGRA, lahan-lahan di Indonesia juga banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta besar. Seperti Sinarmas, Jhonlin Grup, Wilmar Group dan lain-lain. 

"Bahkan termasuk keluarga Prabowo juga salah satu dari yang menguasai tanah dalam skala yang sangat luas," bebernya.

Sejauh ini, AGRA juga menilai belum ada langkah serius dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan ini. Alih-alih menyelesaikannya, Saiful menilai praktik perampasan dan penggusuran justru dalam kenyataannya masih terus terjadi. 

Oleh karena itu, AGRA mendorong pemerintah benar-benar dapat segera melakukan reformasi agraria. Dimulai dari membagikan tanah-tanah yang sudah ditelantarkan swasta kepada rakyat hingga menghentikan penerbitan dan perluasan perkebunan-perkebunan serta pertambangan-pertambangan skala besar dan proyek-proyek infrastruktur yang sama sekali tidak dibutuhkan rakyat.

"Jadi yang harus dilakukan negara sebenarnya adalah segara menjalankan reforma agraria sejati. Sebab masalahnya adalah struktural maka upaya penyelesaiannya juga harus struktural," pungkasnya.