Di sisi lain, pada era Gus Dur, dasar hukum pemakzulan masih bersifat karet dan subjektif.
Tuduhan "tidak menjalankan haluan negara" sudah cukup menjadi alasan untuk pemberhentiannya oleh MPR.
Dengan demikian, isu pemakzulan Gibran tampaknya akan sulit berlanjut ke tahap konstitusional karena tidak memenuhi syarat hukum yang tegas dan tidak didukung oleh kekuatan politik besar.
Berbeda dengan pemakzulan Gus Dur yang terjadi dalam konteks krisis kepercayaan nasional, skandal hukum, serta konsolidasi kekuatan parlemen yang solid.
Kontributor : Chusnul Chotimah