Mana yang Lebih Serius? Ini Bedanya Isu Pemakzulan Gibran dengan Gus Dur

Keduanya terkait dugaan penyalahgunaan dana negara dan kontribusi keuangan asing tanpa transparansi.

Selain itu, kebijakan-kebijakan Gus Dur yang dianggap inkonsisten ikut memperparah ketegangan dengan DPR.

3. Jalannya Proses Pemakzulan

Sejauh ini, DPR belum memproses secara formal petisi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPR, Puan Maharani menyebut baru akan menindaklanjuti jika surat resmi diterima.

Lemhannas pun menyatakan pemakzulan tak relevan karena Gibran terpilih secara sah.

Sebaliknya, pemakzulan Gus Dur melalui prosedur yang jelas yaitu diawali oleh Memorandum I dan II DPR.

Lalu diadakan Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001 yang berujung pada pemecatan dirinya sebagai presiden.

4. Dukungan Politik

Isu Gibran lebih banyak didorong oleh kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan purnawirawan.

Elite politik dan partai besar belum menunjukkan dukungan serius untuk mencopot jabatan Gibran.

Berbeda dengan Gus Dur yang saat itu ditinggalkan oleh sebagian besar fraksi DPR dan MPR, termasuk dari partai-partai pendukungnya sendiri.

Konsensus elite membuat proses pemakzulan Gus Dur menjadi tidak terelakkan.

5. Dasar Hukum Pemakzulan

Saat ini, pemakzulan diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen yang lebih spesifik.

Pasal-pasalnya mengatur bahwa pejabat negara hanya bisa dimakzulkan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya.

Karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran, pemakzulan sulit diproses.

Di sisi lain, pada era Gus Dur, dasar hukum pemakzulan masih bersifat karet dan subjektif.

Tuduhan "tidak menjalankan haluan negara" sudah cukup menjadi alasan untuk pemberhentiannya oleh MPR.

Dengan demikian, isu pemakzulan Gibran tampaknya akan sulit berlanjut ke tahap konstitusional karena tidak memenuhi syarat hukum yang tegas dan tidak didukung oleh kekuatan politik besar.

Berbeda dengan pemakzulan Gus Dur yang terjadi dalam konteks krisis kepercayaan nasional, skandal hukum, serta konsolidasi kekuatan parlemen yang solid.

Kontributor : Chusnul Chotimah