Suara.com - Kabar mengejutkan bahwa beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium telah beredar luas hingga ke minimarket ternama memicu amarah dari berbagai pihak. Anggota DPR RI meminta sindikatnya dibongkar habis, sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengancam akan menindak tegas BUMD yang terbukti bermain curang.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Polri untuk tidak main-main dan segera membongkar sindikat beras oplosan yang dinilainya telah merugikan rakyat dan mengganggu program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
"Langkah ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat reformasi hukum," kata Abdullah di Jakarta, melansir Antara, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, jika tidak ditindak, kepercayaan rakyat terhadap negara akan luntur. Ia menuntut aparat membongkar tuntas modus operandi para mafia beras, mulai dari produsen hingga distributor.
"Beri sanksi seberat-beratnya untuk para pelaku, misalnya melalui UU KUHP, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Timbulkan efek jera untuk para pelaku," kata dia.
Rano Karno Siapkan Tindakan Tegas
Di sisi lain, panasnya isu ini juga sampai ke Balai Kota DKI Jakarta. Wakil Gubernur Rano Karno angkat bicara terkait dugaan adanya BUMD DKI berinisial FS yang ikut mendistribusikan beras subsidi oplosan. Tanpa tedeng aling-aling, Rano Karno memastikan tidak akan ada yang dilindungi.
“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).
Meski mengaku telah menerima bantahan dari pihak FS, Rano menegaskan proses audit oleh Inspektorat DKI Jakarta akan tetap berjalan untuk mencari kebenaran.
“Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” kata Rano.
“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun," tambah dia.
Skandal ini pertama kali dibongkar oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang mengungkap bahwa beras oplosan beredar luas di pasaran, termasuk di supermarket.
“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran beberapa waktu lalu.
Mentan Amran bahkan menyebut sudah menyerahkan 212 merek beras yang terbukti melanggar ke Polri dan Kejaksaan Agung.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim Polri kini bergerak cepat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) telah memeriksa sejumlah produsen beras. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, membenarkan bahwa empat produsen, yakni WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG, tengah menjalani proses pemeriksaan.
TERPOPULER
