Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI berulang kali menyoroti masalah klasik yang tak kunjung usai.
Temuan Ombudsman pada periode 2020-2021 mengidentifikasi empat masalah utama: data penerima yang tidak valid (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS), mitra penyalur yang tidak merata, alur pendaftaran yang rumit, dan pengelolaan pengaduan yang tidak optimal.
Masalah data menjadi yang paling kronis. Masih ditemukan data orang yang telah meninggal, NIK invalid, hingga data ganda yang masih menerima bantuan.
Akibatnya, negara diperkirakan merugi hingga ratusan miliar rupiah per bulan.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pemotongan dana oleh oknum aparat dan penyaluran yang tidak merata, di mana ada warga yang seharusnya layak justru tidak menerima bantuan sama sekali.
Rencana pemerintah untuk memfokuskan bansos pada lansia, disabilitas, dan ODGJ merupakan sebuah terobosan.
Namun, tanpa perbaikan fundamental pada sistem data, transparansi, dan mekanisme penyaluran di lapangan, kebijakan baru ini dikhawatirkan hanya akan menjadi babak baru dari sengkarut penyaluran bansos yang belum menemukan titik terang.
