Infografis
Suara.com - Kredibilitas proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Maluku Utara kini berada di ujung tanduk.
Sebuah skandal yang berbau nepotisme dan konflik kepentingan meledak ke publik, menempatkan nama Sri Wahyuni A. Karim, yang disebut sebagai istri dari seorang pejabat teras Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sebagai pusat kontroversi.
Kabar yang beredar cepat sejak 29 Juni 2025 ini bukan sekadar isu biasa.
Sri Wahyuni diketahui berhasil lolos seleksi PPPK formasi tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara.
Masalahnya, sejumlah sumber kredibel menegaskan bahwa namanya tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honorer di instansi manapun, sebuah jalur yang selama ini menjadi prioritas dalam banyak rekrutmen PPPK.
Kecurigaan publik semakin tajam karena posisi strategis suaminya, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Pegawai di BKD Maluku Utara.
Jabatan ini memberinya kewenangan dan akses langsung terhadap mekanisme verifikasi dan pengusulan formasi PPPK.
Situasi ini menciptakan persepsi kuat adanya "jalur istimewa" atau "jalur langit" yang melangkahi prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat.
Keresahan ini disuarakan oleh kalangan aktivis yang memantau kebijakan publik.
Baca Juga: Viral Detik-detik Bupati Ngamuk di Podium, Balon Terbang Jadi Biang Keroknya
"Masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya pengalaman kerja sebagai honorer bisa lolos PPPK? Apalagi dia istri pejabat yang punya akses langsung terhadap proses seleksi," ujar salah satu aktivis pemerhati kebijakan publik di Ternate yang enggan disebut namanya dikutip Selasa (15/7/2025).
Kasus ini menjadi preseden buruk yang berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap seluruh proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
Di era digital, informasi semacam ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, di mana para netizen mulai membedah dan membandingkannya dengan kasus serupa di daerah lain.
Fenomena ini seolah menegaskan kembali betapa praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) masih menjadi hantu yang mengancam meritokrasi.
Hingga kini, kebisuan dari pihak BKD Provinsi Maluku Utara justru semakin memanaskan situasi.
Publik kini menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk turun tangan.
