Suara.com - Sempat viral karena pesonanya dan bahkan dijodoh-jodohkan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kini Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, kembali menjadi sorotan tajam.
Namun kali ini, bukan karena citra publiknya, melainkan karena dugaan praktik nepotisme yang menggegerkan dan menyisakan pertanyaan besar tentang alokasi anggaran di provinsi yang ia pimpin.
Informasi yang bocor dan viral di media sosial menunjukkan pola mencurigakan, di mana proyek-proyek bernilai fantastis diduga jatuh ke tangan orang-orang terdekatnya melalui sistem e-catalog.
Proyek Ratusan Miliar Diduga Jatuh ke Tangan Keluarga
Kabar ini meledak setelah sebuah akun TikTok, @Faktaviral01, mengunggah rincian dugaan aliran proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Akun tersebut secara gamblang menyebut nama-nama yang diduga sebagai penerima manfaat utama, di antaranya Jhony Laos, Tony Laos, Fendi, dan Saldi.
Sejumlah proyek strategis dengan total nilai menembus angka Rp100 miliar lebih diduga mengalir ke lingkaran mereka, antara lain:
- Rehabilitasi rumah dinas gubernur di Sofifi: Rp8,9 miliar
- Jaringan irigasi Aha dan Goal: Rp19 miliar lebih
- Bendungan dan irigasi Wayamil: Rp7,2 miliar
- Jalan dan jembatan Kedi-Galea serta Tolabit-Togoreba Tua: Rp72 miliar lebih
Ironi di Tengah Bencana, Janji Diingkari?
Di saat anggaran fantastis diduga mengalir ke lingkaran dekat, janji Gubernur Sherly untuk menangani dampak bencana longsor di wilayahnya justru disebut menguap.
Hal ini menjadi ironi yang menyakitkan bagi warga yang masih bergelut dengan kerusakan.
Menurut informasi yang beredar, wilayah-wilayah yang sebelumnya dijanjikan penanganan khusus kini malah dihapus dari daftar anggaran, tanpa penjelasan yang memadai.
Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen Sherly di awal masa jabatannya, di mana ia berjanji tidak akan menyeret keluarga dalam urusan proyek pemerintah. Kecurigaan publik semakin tajam karena jabatan strategis Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) kini dipegang oleh Hairil, sosok yang disebut memiliki kedekatan pribadi dengan gubernur.
Krisis Kepercayaan dan Absennya Pemimpin
Sorotan tidak hanya berhenti pada dugaan proyek. Publik juga menyoroti frekuensi kehadiran Gubernur Sherly yang kini disebut lebih sering berada di Jakarta daripada turun langsung ke wilayah-wilayah yang dipimpinnya.
Absennya pemimpin di tengah krisis kepercayaan ini membuat Maluku Utara seolah dibiarkan berjalan sendiri. Kini, publik menuntut transparansi dan jawaban. Di tengah citra glamor yang terbangun, roda pemerintahan di Maluku Utara dipertanyakan, menyisakan satu pertanyaan besar, untuk siapa sebenarnya provinsi ini dipimpin?
TERPOPULER
