Suara.com - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan Deklarasi Makarti sebagai komitmen antikorupsi di lembaga yang dipimpinnya.
Hal itu dia bacakan dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang hadir dalam acara Pencanangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025dan Perancangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi.
“Kami, para pimpinan dan segenap pegawai Kementerian Transimigrasi,berkomitmen untuk satu, menegakkan integritas, moralitas, dan etika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” kata Itfitah di Balai Makarti, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).
Kemudian, para ASN Kementerian Transmigrasi yang serentak mengenakan pakaian dinas harian (PDH) berwarna biru mengikut perkataan Iftitah.
“Dua, membangun sistem kerja yang efektif dan efisien. Tiga, menyediakan pelayanan publik yang bersih, cepat dan bebas penghutan liar,” ujar Iftitah.
“Lima, menjadi teladan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tambah dia.
Kemudian, acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Makarti oleh menteri dan jajaran menteri.
Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dan Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha.
Pada kesempatan yang sama, Iftitah juga menyampaikan soal komitmennya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mengurus ketransmigrasian secara bersih, bebas korupsi, dan berintegritas.
Baca Juga: Menteri Transmigrasi Tebar Janji Manis Tuntaskan Masalah Lahan
Menurut dia, pemerintahan antikorupsi tidak hanya menindak pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan.
“Ini ada dua, pertama membangun sistem, kemudian yang kedua membangun kesadaran,” ucap Iftitah.
“Membangun kesadaran ini juga bisa dengan pendidikan, sosialisasi seperti ini, juga pengawasan yang melekat,” tandas dia.
Gencar Ditolak, Kenapa Pemerintah Ngotot Hidupkan Lagi Transmigrasi dengan Dana Triliunan?
Ambisi pemerintah untuk menggalakkan kembali program transmigrasi kini didukung dengan anggaran fantastis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui penambahan dana lebih dari Rp 1,7 triliun, membuat total anggaran Kementerian transmigrasi untuk tahun 2025 meroket menjadi Rp 1,89 triliun.
Namun, di saat yang sama, rencana program transmigrasi ini justru dijawab dengan gelombang penolakan keras, terutama dari Kalimantan yang menjadi salah satu target utama.
