REGIONAL:
Suara.com - Kalimantan Selatan (Kalsel), sedang bergejolak. Bukan karena bencana alam, melainkan karena keputusan politik yang memicu badai kontroversi. Gubernur Kalsel, H. Muhidin secara resmi melantik putri sulungnya, Hj. Karmila Muhidin sebagai Komisaris Non Independen Bank Kalsel.
Seketika jagat maya dan ruang publik riuh dengan tudingan nepotisme yang terang-terangan. Publik bertanya-tanya, apakah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini menjadi "milik keluarga"?
Daripada ikut berspekulasi, berikut fakta 'panas' penunjukan anak Gubernur Kalsel menjadi Komisaris Bank:
1. Pelantikan Penuh Sorotan di Gedung Idham Chalid
Semua bermula dari sebuah acara resmi di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru. Di hadapan para tokoh penting daerah, Hj. Karmila Muhidin resmi mengambil sumpahnya sebagai Komisaris Bank Kalsel.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 13 Maret 2025.
Namun, yang seharusnya menjadi agenda korporat biasa berubah menjadi isu nasional karena status Karmila sebagai anak kandung orang nomor satu di Kalsel.
2. Adik Juga Dapat Jabatan
Kecurigaan publik semakin menguat karena Karmila bukanlah satu-satunya anggota keluarga Muhidin yang menempati posisi strategis. Sang adik, Rahmah Hayati, ternyata sudah lebih dulu menduduki kursi Dewan Pengawas di RSUD Ulin Banjarmasin, sebuah institusi vital milik pemerintah provinsi.
3. Alasan Gubernur: Biar Anak Saya Gampang Lapor
Gubernur Kalsel Muhidin mencoba memberikan pembelaan. Saat merespons aksi damai dari kelompok sipil Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), ia memberikan alasan yang tak terduga.
"Kalau ada keluhan masyarakat, anak saya bisa langsung menyampaikan ke saya. Kalau orang lain mungkin sungkan," katanya.
Alih-alih meredam, pernyataan ini justru menjadi bumerang. Publik menganggap alasan tersebut semakin mempertegas bahwa jabatan strategis BUMD telah disalahgunakan sebagai "saluran komunikasi internal keluarga," mengabaikan prinsip transparansi dan profesionalisme.
4. Jejak Karier Sang Gubernur
H. Muhidin bukanlah politisi kemarin sore. Pria kelahiran Binuang, 6 Mei 1958 ini memulai kariernya sebagai guru olahraga selama lebih dari dua dekade.
Terjun ke politik pada 2004, kariernya melesat dari anggota DPRD, Wali Kota Banjarmasin (2010-2015), Wakil Gubernur Kalsel (2021-2024), hingga kini menjadi Gubernur Kalsel (2025–2030) setelah menang telak di Pilgub 2024.
Kemenangan dengan 1,6 juta suara sah itu kini seolah ternoda oleh kontroversi yang dinilai mencederai amanah rakyat.
5. Ancaman Konflik Kepentingan
Bank Kalsel bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Banua (sebutan untuk Kalsel). Penunjukan komisaris berdasarkan hubungan darah, bukan seleksi terbuka yang ketat, dikhawatirkan akan merusak sistem pengawasan internal.
Potensi konflik kepentingan menjadi sangat besar, di mana keputusan bisnis bisa jadi tidak lagi objektif untuk kepentingan nasabah dan daerah, melainkan untuk kepentingan keluarga penguasa.
6. Bola Panas di Tangan OJK dan KPK
Kini, semua mata tertuju pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Publik menanti sikap tegas mereka. Apakah penunjukan ini akan dianggap wajar dalam kerangka regulasi yang ada, atau sudah masuk ke zona merah penyalahgunaan wewenang (abuse of power)?
Respons dari kedua lembaga ini akan menjadi preseden penting bagi tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
Amanah Rakyat, Bukan Warisan Keluarga
Gelombang kritik dari masyarakat sipil dan netizen adalah sinyal kuat bahwa publik semakin cerdas dan peduli. Fenomena "paket keluarga" di jajaran pejabat Kalsel ini menjadi pengingat pahit bahwa perjuangan melawan nepotisme masih panjang.
Sebab pada akhirnya, jabatan publik adalah amanah yang dipercayakan rakyat, bukan properti yang bisa diwariskan sesuka hati.
TERPOPULER
