Suara.com - Rencana pemerintah dan Komisi V DPR RI untuk meregulasi tarif angkutan online mendapat respons keras dari Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI).
Meskipun mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi, ORASKI dengan tegas menolak usulan pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen karena dinilai akan menjadi langkah kontraproduktif.
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyatakan bahwa intervensi pemerintah pada skema bisnis antara aplikator dan mitra justru akan berdampak buruk bagi ekosistem yang selama ini berjalan mandiri tanpa subsidi negara.
“Kami memandang pemotongan biaya aplikasi merupakan ranah bisnis ke bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang tersebut,” kata Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, menekan potongan aplikasi tidak akan serta-merta menaikkan pendapatan pengemudi. Sebaliknya, langkah tersebut hanya akan memaksa aplikator menurunkan tarif kepada penumpang, yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.
Bukan Potongan, tapi Subsidi yang Dibutuhkan
Sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, ORASKI menawarkan sejumlah skema yang seharusnya menjadi fokus pemerintah.
Organisasi ini mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan dukungan konkret, di antaranya:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional.
- Potongan pajak untuk pembelian suku cadang kendaraan.
- Subsidi untuk program edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi pengemudi.
- Perlindungan usaha yang setara dengan yang diterima oleh taksi konvensional.
Fahmi menegaskan bahwa jika DPR dan pemerintah tetap memaksakan intervensi pada tarif dan potongan, risiko keruntuhan ekosistem transportasi online sangat besar.
Fokus pada Kualitas dan Keselamatan
ORASKI mengklaim telah berjuang untuk kesejahteraan pengemudi melalui pendekatan langsung kepada aplikator, salah satunya dengan mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati oleh ribuan pengemudi.
Oleh karena itu, Fahmi menyarankan agar setiap regulasi baru yang dibuat pemerintah lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjamin keselamatan pengguna.
“Regulasi sebaiknya fokus pada kualitas layanan dan keselamatan, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing,” tegasnya.
Fahmi menutup dengan menyatakan bahwa keberlangsungan sektor ini hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat dan regulasi yang proporsional, bukan melalui dinamika politik sesaat.
“Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama,” pungkasnya.
TERPOPULER
