Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk tidak sekadar membuat panik publik dengan isu beras oplosan, tetapi juga bersikap transparan dengan mengumumkan nama-nama perusahaan besar yang terlibat. Ia menuntut para mafia beras ini tidak hanya diungkap, tetapi juga ditindak tegas hingga pencabutan izin usaha.
Desakan ini merupakan respons atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang sebelumnya menyebut adanya keterlibatan perusahaan besar dalam skandal beras oplosan. Menurut Daniel, pemerintah tidak boleh lagi menutup-nutupi identitas para pelaku.
"Dengan demikian, masyarakat tidak menduga-duga, apakah beras yang dikonsumsi saat ini oplosan atau tidak, sehingga hal ini untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap beras yang beredar di pasaran," kata Daniel di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (22/7/2025).
Daniel menegaskan, praktik culas ini telah mencederai hak konsumen dan merugikan para petani serta pengusaha jujur. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” kata legislator yang membidangi urusan pertanian dan pangan tersebut.
Meski begitu, Daniel mengingatkan agar pengungkapan ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di pasaran yang justru bisa merugikan konsumen.
"Jangan sampai beras kita jadi langka dan akan merugikan konsumen juga," kata dia.
Ia pun mendorong Satgas Pangan untuk bekerja lebih keras dan lebih canggih dalam mengawasi rantai distribusi pangan, tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lainnya.
"Sehingga harus lebih sigap, lebih canggih, dan penindakan lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, agar tidak ada lagi yang coba-coba melakukan tindakan yang sama," katanya.
Baca Juga: Gubernur Pramono Panggil Direksi Food Station, Bahas Kasus Beras Oplosan
