Infografis
Suara.com - Sebuah sinyal paling kuat tentang nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan baru telah muncul dari jantung kekuasaan.
Dalam arahan perdana mengenai Rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyebut IKN dalam daftar program prioritasnya.
Fokus anggaran negara kini secara tegas diarahkan pada janji-janji kampanye utamanya, memicu pertanyaan besar: apakah mega proyek warisan Jokowi ini akan mulai ditinggalkan?
Tanda tanya besar ini mengemuka setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada Selasa (22/7/2025).
Sri Mulyani membeberkan daftar lengkap program-program unggulan yang menjadi inti pembahasan dan fokus pembiayaan untuk tahun 2026.
"Belanja difokuskan kepada program-program penting," kata Sri Mulyani, menyampaikan arahan Presiden Prabowo dikutip dari ANTARA.
Ia kemudian merinci program-program tersebut, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, hingga pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan.
Dari deretan program inti tersebut, satu nama besar yang absen secara mencolok adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di saat program populis seperti Makan Gratis mendapatkan panggung utama, IKN seolah menghilang dari radar prioritas fiskal pemerintahan baru.
Baca Juga: Sri Mulyani Pilih Bungkam Soal Angka Final APBN 2026, Tapi Bocorkan Arahan Penting Prabowo
Sebelumnya Sri Mulyani pernah mengungkapkan total anggaran untuk pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp 72,3 triliun.
Dari data Kementerian Keuangan, anggaran 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun. Lalu, anggaran pada 2023 meningkat menjadi Rp27 triliun dan anggaran pada 2024 dialokasikan sebesar Rp 39,8 triliun.
"Kita lihat belanja IKN meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 Rp5,5 triliun, naik ke Rp27 triliun, dan tahun ini Rp39,8 triliun ada di dalam APBN kita," ungkap Sri Mulyani.
Sinyal dari Istana ini seolah gayung bersambut dengan dinamika panas di parlemen. Secara bersamaan, wacana untuk menekan tombol jeda pada proyek IKN justru semakin menguat di Senayan.
Partai NasDem secara resmi telah mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN, sebuah usulan yang kini tidak lagi dianggap angin lalu oleh DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan "kajian yang lebih mendalam" terkait perlu tidaknya moratorium tersebut.
