KPK Cecar Eks Pj Sekda Sumut Soal Proyek yang Tak Masuk Perencanaan Anggaran, Tiba-tiba Muncul

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ahmad Effendy Pohan soal pergeseran anggaran proyek pembangunan jalan di Sumut.

Hal itu dilakukan KPK melalui pemeriksaan terhadap Effendy sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut yang menjerat Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumut Topan Ginting melalui operasi tangkap tangan (OTT).

“Didalami terkait dengan pergeseran anggaran,” kata  Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Dia menjelaskan pergeseran anggaran yang dimaksud berarti adanya proyek yang belum masuk perencanaan anggaran, tetapi kemudian proyek tersebut berjalan.

“Jadi, dua proyek di PUPR itu kan sebelumnya belum masuk ya di dalam perencanaan anggaran, kemudian proyek itu muncul ada dan itu bagaiamana prosesnya kita dalami,” ujar Budi.

KPK Amankan Uang dan Senjata Api di Rumah Kadis PUPR Sumut

KPK mengungkapkan jenis dua senjata api yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Ginting.

Kedua senjata api tersebut diamankan setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Topan. Adapun penggeledahan itu dilakukan setelah KPK menetapkan Topan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan jalan di Sumut yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Berdasarkan video yang diterima Suara.com, terdapat tumpukan uang yang diamankan penyidik beserta dua senjata berlaras pendek dan panjang.

Baca Juga: Babak Baru Skandal Proyek Jalan Dinas PUPR Sumut, KPK Usut Aliran Uang ke Polisi

“Untuk jenisnya yang pertama pistol Baretta dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi air gun sejumlah 2 pax,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (2/7/2025),

“Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” tambah dia.

Selain itu, Budi juga menjelaskan bahwa tumpukan uang yang ditemukan dan diamankan penyidik KPK di rumah Topan berjumlah Rp 2,8 miliar.

“Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar Rp2,8 miliar dan juga mengamankan dua senjata api yang tentu nanti akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian,” ujar Budi.

Penggeledahan Rumah Kadis PUPR Sumut

KPK melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Ginting di Medan pada hari ini.

“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebut adanya sejumlah lokasi lain yang digeledah setelah pihaknya melakukan OTT. Namun, Budi tidak mengungkapkan titik lain yang juga digeledah penyidik dalam upaya mengusut perkara ini.

“Benar, saat ini tim masih melakukan rangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa titik, di wilayah Sumatera Utara,” ujar Budi.

“Tentunya, penggeladahan pasca kegiatan tangkap tangan terkait dugaan korupsi pada pengadaan proyek-proyek pembangunan jalan di PUPR dan PJN 1 Sumut ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud,” tandas dia.

Kantor Dinas PUPR Sumut Digeledah KPK

KPK melakukan penggeledahan Kantor Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sakti Lubis, Medan pada Selasa (1/7/2025).

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam upaya mengusut kasus dugaan korupsi pada pengadaan jalan di Sumut.

KPK melakukan penggeledahan Kantor Dinas PUPR Sumut setelah melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting sebagai tersangka.

"Penggeledahan ada, namun, hasilnya apa saja, seperti apa, nanti akan kami update, karena teman-teman masih di lapangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).

Meski begitu, Budi tidak mengungkapkan lokasi lain yang juga digeledah maupun rincian barang bukti yang ditemukan dan disita penyidik.

"Belum bisa kami sampaikan,“ ujar Budi.