Suara.com - Belakangan ini, ketenangan dapur masyarakat Indonesia sedikit terganggu oleh isu yang fundamental. Peredaran beras oplosan.
Bayangkan, bahan pangan pokok yang kita konsumsi setiap hari ternyata tak sesuai mutu, dicurangi, dan dijual dengan harga premium.
Fenomena ini memicu respons keras dari pemerintah pusat hingga aparat di daerah, menandakan perang terhadap mafia pangan kembali digalakkan.
Bagi kita, generasi muda yang semakin peduli dengan kualitas dan transparansi, ini adalah isu krusial yang perlu dipahami.
Isu ini bukan sekadar desas-desus. Keseriusan pemerintah terlihat dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady.
"Sesuai perintah presiden sudah jelas terang benderang untuk mengusut. Tentu kami di daerah mengatensi itu dengan mengimbau masyarakat untuk cermat membeli produk," ujarnya di Mataram.
Perintah ini menggerakkan seluruh roda birokrasi dan penegak hukum, dari Kapolri hingga Jaksa Agung, untuk turun tangan memberantas praktik curang ini.
Gerak Cepat Aparat dan Pemda di Berbagai Wilayah
Menindaklanjuti instruksi pusat, berbagai daerah langsung bergerak melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak).
Baca Juga: Dari 8 Beras Premium, Cuma 1 yang Layak Sesuai Standar, Ini Kata Disdagperin
Hasilnya beragam, menunjukkan peta persoalan yang berbeda di setiap lokasi.
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Aparat kepolisian setempat menunjukkan taringnya. Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, berjanji akan menindak tegas para pelaku.
"Kalau ada beras oplosan dan minyak goreng kurang takaran. Silahkan lapor, kita akan tindak," tegasnya.
Tak hanya beras, pengawasan juga mencakup minyak goreng kurang takaran dan penyalahgunaan pupuk subsidi, menunjukkan upaya komprehensif untuk melindungi konsumen dan petani.
Jawa Barat
