Suara.com - Baru sehari diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, program ambisius Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) langsung tersandung skandal memalukan. Di Desa Pucangan, Tuban, Jawa Timur, salah satu unit koperasi yang baru saja diluncurkan itu justru dibongkar dan dihentikan paksa oleh mitranya sendiri.
Pemicunya? Rasa sakit hati karena merasa tidak dianggap. PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, selaku mitra yang telah membangun koperasi dari nol, memutuskan menarik diri. Mereka marah karena nama mereka sama sekali tidak disebut saat acara peresmian yang dihadiri presiden.
Direktur Utama PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Sejak awal kami yang merenovasi bangunan, mengisi barang-barang di koperasi, menyusun manajemen, hingga koperasi itu diresmikan. Tapi saat peresmian, Kepala Desa dan Ketua KDMP menyebut dukungan berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, tanpa menyebut kami sama sekali,” kata Anas kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Insiden ini langsung menjadi sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyebut kejadian ini adalah 'alarm keras' bagi pemerintah.
"Penutupan Koperasi Merah Putih di Tuban ini bukan sekadar insiden kecil, tapi alarm keras bagi kita semua. Selama pola pembangunan dilakukan secara top-down, tanpa hati, tanpa melibatkan rakyat yang sudah lebih dulu berkontribusi, maka yang terjadi ya begini programnya megah, tapi sebenernya kosong," kata Mufti kepada Suara.com, Rabu (23/7/2025).
Mufti menilai, kasus di Tuban ini bisa jadi hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.
"Yang tampak di permukaan kecil, tapi yang terjadi di bawah bisa jauh lebih dalam dan kompleks. Misal ya soal pengabaian mitra lokal, konflik kepentingan, sampai hilangnya ruh koperasi sejati yang mestinya jadi alat perjuangan rakyat kecil," katanya.
Ia pun mendesak pemerintah untuk menghentikan pola-pola program yang hanya bersifat seremonial dan lebih melibatkan masyarakat secara utuh.
"Saya yakin niat pemerintah baik. Tapi niat baik harus diikuti tata kelola yang jernih, tidak boleh ada penumpang gelap yang menunggangi proyek strategis ini hanya demi pencitraan atau keuntungan sepihak. Kalau ini tidak segera dievalusi sekarang, ke depan bisa lebih parah," ujarnya.
"Libatkan masyarakat secara utuh. Bangun koperasi itu bukan hanya soal struktur organisasi, tapi struktur kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun dari hati, bukan dari panggung-panggung mewah," pungkasnya.
TERPOPULER
