Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui maraknya praktik judi online (judol) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, menurutnya, pelaku judol merupakan korban yang juga perlu mendapat perlindungan
“Mengenai judol itu mendapatkan atensi kita, terutama buat ASN kita. Karena judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita,” kata Pramono saat dijumpai di ruang Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.
Untuk itu, Pramono meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan jika ada ASN yang kedapatan melakukan judol.
“Karena saya ingin ASN kita itu wajahnya jangan enggak gembira lah gitu. Sudah ASN-nya DKI, tukin (tunjangan kinerja)-nya paling gede, main judol keterlaluan banget,” kata Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menandatangani kerja sama antara LPSK dan PPATK. Pramono mengatakan, hal ini merupakan bukti bahwa Jakarta sangat peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.
“Karena bagaimanapun DKI Jakarta mampu untuk melakukan itu. Karena enggak semua provinsi mampu. Penandatanganan kerja sama ini saya yakin akan memberikan dampak, terutama bagi Balai Kota,” ujarnya.
Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.
Dia menilai kerja sama dengan Pemprov Jakarta merupakan momentum yang penting dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan perlindungan pemenuhan hak saksi korban, saksi pelaku, ataupun ahli sesuai keterangan undang-undang.
Selain itu, Achmadi menilai penandatanganan kerja sama ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para saksi dan korban.
“Jangankan keadilan, publik ada yang untuk berbicara saja belum tentu mau. Karena takut. Sebab itulah sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas inisiasi Bapak Gubernur untuk melakukan MoU ini,” ujarnya.
TERPOPULER
