"Ketika sampai di sana anak-anak kondisinya kaget dan syok dan berkata 'ibu, kirain pulang cepat mau jalan-jalan, tapi kok ternyata malah diusir, malah dibongkar, malah kayak gini'," tutur Anggita menirukan ucapan pilu anak didiknya.
Lebih dari itu, ancaman putus sekolah kini menjadi nyata. Tanpa asrama yang menyediakan antar-jemput, para siswi yang berasal dari luar kota ini kehilangan akses vital menuju sekolah mereka.
4. Jeritan Hati Orang Tua: "Ini Sangat Tidak Manusiawi!"
Asep Sudrajat (52), orang tua dari salah satu siswi, tidak bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaannya. Ia baru mengetahui nasib anaknya pada sore hari dan harus segera menjemputnya.
"Kalau dari Dinas Sosial, menurut saya sangat tidak manusiawi. Anak saya masih sekolah, tapi waktu pulang ke asrama barang-barangnya sudah dikeluarkan begitu saja," ujar Asep.
Selama tiga tahun, asrama itu telah menjadi benteng keamanan dan kedisiplinan bagi putrinya. Kini, ia harus meninggalkan pekerjaan untuk mengawasi putrinya yang berusia 17 tahun, sebuah dilema yang dihadapi banyak orang tua murid lainnya.
5. Alibi Dinsos Jabar: Bukan Pengusiran, Tapi 'Penataan Ulang'
Di tengah badai kritik, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat mengeluarkan narasi tandingan. Melalui Kepala UPTD PPSGHD, Andina Rahayu, mereka menegaskan "tidak benar ada pengusiran."
Istilah yang digunakan adalah "penataan ulang fasilitas" untuk menampung klien disabilitas terlantar yang jumlahnya meningkat.
Dinsos juga menyangkal telah membongkar gembok dan memindahkan barang-barang siswi. "Pemindahan barang-barang yang terjadi dilakukan bukan oleh pihak UPTD GHD," klaim Andina.
6. Kontradiksi Klaim 'Asrama Kosong' vs Realitas Bertahun-Tahun
Inilah titik paling krusial yang menggugat kredibilitas narasi pemerintah. Andina Rahayu menyebut bahwa wisma tersebut telah tercatat kosong selama delapan bulan sejak 2024.
Klaim ini bertabrakan langsung dengan kesaksian orang tua dan pembimbing, di mana salah satu siswi telah tinggal di sana selama tiga tahun terakhir.
Meskipun Dinsos menjanjikan relokasi ke wisma lain, pertanyaan mendasar tetap menggantung: Mengapa proses "penataan ulang" harus dilakukan dengan cara yang mengejutkan, tanpa pemberitahuan layak, dan meninggalkan trauma mendalam pada anak-anak penyandang disabilitas?
TERPOPULER
