Anies Baswedan Kuliti Borok Hukum dan Demokrasi RI: Investor Ogah Masuk, Rakyat Takut Ngomong

Suara.com - Anies Baswedan melontarkan kritik pedas terhadap kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara blak-blakan menyebut dua masalah fundamental yang menghambat kemajuan bangsa: ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modal dan menyusutnya ruang demokrasi yang membuat rakyat takut menyuarakan pendapat.

Pernyataan keras ini disampaikan Anies dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi problem serius dalam rule of law yang berdampak langsung pada iklim investasi dan partisipasi publik.

"Pernyataan 'hormatilah proses hukum' itu harus diikuti koma, yaitu 'proses hukum yang benar'," tegas Anies dikutip dari YouTube.

Ia berpendapat bahwa selama ini penekanan hanya pada kepastian, namun seringkali mengabaikan rasa keadilan. Anies mengingatkan, jika sebuah proses hukum dari awal sudah keliru, maka menjadi kewajiban negara untuk melakukan koreksi, bukan justru memaksakannya.

Aturan Tumpang Tindih Bikin Investor Kabur

Salah satu borok utama yang disorot Anies adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih (conflicting rules). Kondisi ini, kata dia, menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi momok menakutkan bagi para investor.

"Ini (sektor hukum) adalah problem paling serius yang menghambat investasi dan kemajuan kita secara keseluruhan," ungkapnya.

Untuk membuktikan argumennya, Anies menyarankan untuk membentuk sebuah gugus tugas kecil yang melibatkan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk memetakan secara konkret masalah-masalah hukum yang selama ini menjadi penghalang investasi di lapangan.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Meski niat awalnya dianggap baik untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya yang tidak transparan dan sarat "titipan" justru menimbulkan masalah baru.

"Proses pembentukannya yang tidak benar menimbulkan kecurigaan bahwa legislasi ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan mengakomodasi kepentingan tertentu," jelas Anies.

Demokrasi Dibayangi Ketakutan, Anies Peringatkan Potensi Ledakan Sosial

Selain sektor hukum, Anies juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi. Ia merasakan adanya fenomena ketakutan di tengah masyarakat untuk berbicara dan mengkritik secara terbuka.

Menurutnya, ini adalah situasi yang berbahaya. Jika masalah-masalah riil di masyarakat tidak bisa diungkapkan ke permukaan karena adanya tekanan dan rasa takut, maka akan terjadi akumulasi frustrasi.

"Ketakutan untuk berbicara dan berpendapat itu bisa membuat masalah tidak muncul ke permukaan sampai kemudian meledak," peringatnya.

Oleh karena itu, Anies berharap pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto tidak melanjutkan praktik-praktik yang membatasi kebebasan berekspresi.

Ia secara khusus mengapresiasi pernyataan Prabowo mengenai "serakah nomik" dan berharap hal tersebut bisa menjadi landasan untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Anies juga menekankan pentingnya mengembalikan sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan.

Menurutnya, ketika jabatan publik dipandang sebagai sumber pendapatan, bukan amanah pengabdian, maka akan memicu perebutan kekuasaan yang tidak sehat dan mengorbankan kompetensi.