"Karena itu, kita harus bergerak di hulunya, memastikan setiap keluarga risiko stunting mendapat pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun," jelas Wihaji.
Strategi ini membutuhkan kerja kolaboratif yang disebutnya sebagai kerja pentahelix, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.
Keberhasilan Sulawesi Selatan yang mampu menekan prevalensi stunting dari 27% menjadi 23% dalam setahun terakhir disebut sebagai contoh sukses model kolaborasi ini.
Bukan Cuma Sosialisasi, Bantuan Nyata Disalurkan
Sebagai bukti nyata dari komitmen "turun ke lapangan", BKKBN RI secara simbolis menyalurkan bantuan langsung bagi 200 keluarga risiko stunting di Sulawesi Selatan.
Total bantuan yang digelontorkan mencapai sekitar Rp800 juta dan akan didistribusikan hingga Desember 2025.
"Ini langkah awal, intervensi tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi bantuan nyata untuk memastikan gizi, kesehatan ibu, dan anak terpenuhi," pungkasnya.
Langkah konkret ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya.
Munafri menegaskan kesiapan Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan penuh dari sisi penganggaran dan program intervensi.
Keberhasilan Makassar meraih juara umum dalam rangkaian lomba Harganas 2025 menjadi bukti sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah.
Pesan dari Harganas 2025 jelas. Era perayaan seremonial telah usai. Pemerintah kini menuntut aksi nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi keluarga Indonesia.
Penanganan stunting tidak lagi dilihat sebagai program kesehatan semata, melainkan investasi strategis untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.
Langkah konkret BKKBN untuk fokus pada aksi lapangan ini tentu menjadi harapan baru.
Namun, menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam memastikan bantuan dan pendampingan ini benar-benar tepat sasaran dan efektif di tingkat akar rumput?
Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!
TERPOPULER
