Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD tak mempersoalkan bahwa hubungan legislatif dan eksekutif terjalin seperti saudara. Paling penting ditegaskannya bahwa kerja sama antara DPR dan pemerintah bukan demi kepentingan kolusi.
"Jadi kalau pertanyaannya mengapa bersaudara? Bagus sekali, kalau bersaudara. Tapi tetap proporsional. Jangan bersaudara, lalu berkolusi untuk membuat keputusan-keputusan, kesepakatan yang menyengsarakan rakyat," kata Mahfud dikutip Suara.com dari channel YouTube Mahfud MD Official pada Senin (28/7/2025).
Mahfud lantas menceritakan beberapa pengalamannya sebagai Menko Polhukam dan harus bertentangan dengan anggota DPR.
"Menko Polhukam itu tidak punya mitra di DPR. Tapi dua kali saya diundang DPR, saya ngelawan," kata Mahfud.
Mahfud mengenang ketika dirinya diserang dalam kasus pembunuhan yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Dia bersikukuh agar keterlibatan Sambo diungkap dalam kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
"Saya dilecehkan, 'Anda ini menteri koordinator atau menteri provokator?.' Saya tegaskanya ini harus dibuka. Saya tidak percaya Komnas HAM, saya tidak percaya Kompolnas. Saya melawan di DPR, belakangan kan akhirnya terungkap," kata Mahfud.
Lalu kasus transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun yang diungkapnya pada April 2023 lalu. Dia sempat dipanggil oleh DPR karena perkara tersebut.
"Saya dikeroyok, saya digurui. 'Tidak boleh Anda ikut campur.' Kata siapa tidak boleh? Saya bilang?" kata Mahfud.
Dia mengaku saat itu juga melakukan perlawanan. Bahkan disebutnya ada anggota DPR yang memandu untuk menyerangnya.
Baca Juga: Cerita Mahfud Soal 'Operasi Busuk' di Balik Revisi UU MK, Hakim Bisa Langsung Dipecat
"Saya tidak takut. Kalau saya diusir dari ruang ini. Saya keluar dan ngomong ke luar," tegasnya.
Dari beberapa pengalamannya itu Mahfud menyampaikan bahwa tak ada masalah jika DPR dan pemerintah bersaudara, tapi bukan untuk berkolusi.
"Harus bersaudara. Tapi jangan berkolusi, itu saja," kata Mahfud.
