Infografis
Namun, ginjalnya sudah tak bisa diajak kompromi. Tubuhnya mengalami bengkak akibat penumpukan cairan. Dokter mewajibkan Dwi menjalani HD satu sampai dua kali seminggu saat kondisinya memburuk.
Keterbatasan fisik membuat Dwi harus menggunakan ambulans untuk mobilitas dari rumah ke RS. Beruntung, banyak lembaga menyediakan ambulans gratis.
Tetapi, ternyata HD membawa efek samping pusing, mual dan muntah hingga membuatnya terpaksa berhenti bekerja sebagai penjual mainan anak. Efek samping yang dirasakan ditambah tekanan finansial membuatnya sempat ingin menyudahi rutinitas HD.
“Sama dokter disemangati. Sekarang membaik, nggak nyaman cuma semalam saja,” kata Dwi.
Peningkatan Kasus PGK
Kisah Dwi tak lepas dari budaya kuliner manis khas DIY. Namun, di balik pesona itu, data menunjukkan sisi lain. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2018 mencatat kenaikan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) dalam lima tahun terakhir dan pada 2023 DIY masuk 12 provinsi dengan kasus PGK tertinggi.
Data Surveilans Terpadu Penyakit (STP) RS rawat inap DIY mencatat 3.415 kasus PGK pada Januari–Juni 2025, jumlahnya hampir menyamai total kasus baru sepanjang 2024 yakni 4.953 kasus meski baru setengah tahun berjalan.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie menyebut lonjakan PGK di DIY banyak dipengaruhi gaya hidup tidak seimbang. Asupan berlebih tanpa aktivitas fisik membuat ginjal bekerja keras sehingga memicu hipertensi dan diabetes yang berujung pada PGK.
"Selain itu berlebihan konsumsi obat-obatan dan paparan pikiran," kata Pembajun kepada Suara.com.
Dinas Kesehatan DIY terus menggiatkan program perilaku hidup bersih dan sehat serta gerakan masyarakat hidup sehat untuk menekan laju kasus PGK.
"Kami fokus edukasi pola asuh makan seimbang sasaran seluruh masyarakat," ujar Pembajun.
PGK Dijamin BPJS Kesehatan
Selama lima tahun terakhir, kasus PGK yang dijamin BPJS Kesehatan mengalami kenaikan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pengeluaran terbesar BPJS Kesehatan digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik, salah satunya PGK.
"Biaya penyakit katastropik tahun 2024 menghabiskan 21,32 persen dari total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan," kata Rizzky kepada Suara.com.
Peningkatan pembiayaan PGK di Indonesia menunjukkan bertambahnya peserta Jamian Kesehatan Nasional (JKN) yang membuat akses layanan kesehatan lebih luas, sekaligus dipicu oleh kenaikan tarif rumah sakit dan harga obat.
BPJS Kesehatan menanggung seluruh biaya perawatan PGK sesuai indikasi medis dari dokter. Peserta JKN cukup memastikan kepesertaan aktif dan mengikuti prosedur yang berlaku saat mengakses layanan.
"Tidak ada limit pembiayaan. BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan jangka waktu lama sampai seumur hidup, seperti cuci darah," ujar Rizzky.
