Infografis
Gagasan koreksi sistem ini sebenarnya telah disinggung lebih dulu oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar akhir 2024 lalu.
Kala itu, Prabowo mendukung ajakan Bahlil Lahadalia untuk meninjau ulang sistem politik yang dinilai menguras anggaran dalam waktu singkat.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" ucap Prabowo dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Kamis , 12 Desember 2024.
Ia bahkan mengangkat contoh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang dinilainya lebih efisien dalam menjalankan pemilu.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien nggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," kata Prabowo.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?"
Menanggapi kemungkinan adanya perubahan konstitusi terkait hal ini, Tito menyatakan pembahasan masih terus berlangsung secara serius.
"Lagi dirapatkan," singkatnya.
Baca Juga: Era Pilkada Langsung di Ujung Tanduk? Mendagri Tito Beberkan Kajian Internal Pemerintah
