Ia menjelaskan bahwa sistem AS lahir dari konteks negara federal, di mana setiap negara bagian memiliki kedaulatan tersendiri. Sistem tersebut sudah berjalan ratusan tahun dan sesuai dengan bentuk negara mereka.
"Indonesia adalah negara kesatuan, bukan federal. Oleh karena itu, sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke dalam sistem Pemilu Indonesia." ucapnya.
4. Indonesia Bukan Laboratorium Uji Coba Politik
Argumentasi selanjutnya adalah soal stabilitas sistem demokrasi. Said Iqbal mengkritik kecenderungan untuk terus-menerus mengubah aturan main fundamental dalam politik Indonesia.
Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya menjadi "kelinci percobaan" atau laboratorium untuk berbagai eksperimen sistem politik.
Stabilitas aturan main sangat penting untuk pendewasaan demokrasi dan memberikan kepastian bagi rakyat.
5. Menegakkan "Demokrasi Pancasila" yang Sebenarnya
Sebagai penutup, Said Iqbal menegaskan bahwa sistem yang paling sesuai untuk Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yang ia tafsirkan sebagai kombinasi antara musyawarah dan kedaulatan rakyat.
Musyawarah mufakat diwakili oleh lembaga perwakilan, namun itu tidak boleh meniadakan hak suara rakyat secara langsung.
Baca Juga: Puan Ultimatum Kader PDIP Bali: Kekalahan 2024 Dievaluasi, Anggaran Pemerintah Wajib Diawasi
"Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung," tuturnya.
