Suara.com - Di antara rentetan pembelaan yang lugas, ada satu momen di mana Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, memilih untuk irit bicara.
Saat dengan percaya diri ia membentengi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi sebagai hak prerogatif, ada satu pertanyaan kunci yang membuatnya terdiam.
Apakah langkah ini adalah 'barter politik' untuk meluluhkan hati PDI Perjuangan agar merapat ke koalisi pemerintah?. Jawabannya singkat, padat, dan membiarkan ruang interpretasi terbuka lebar.
"Saya tidak tahu," kata putri Presiden Ke-2 RI Soeharto itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat (1/8/2025).
Jawaban tidak tahu dari seorang elite partai penguasa seperti Titiek Soeharto saat ditanya soal manuver politik tingkat tinggi seringkali bermakna lebih dari sekadar pengakuan ketidaktahuan.
Dalam bahasa politik, sikap ini bisa menjadi sebuah sinyal, sebuah strategi, atau sebuah tembok untuk menutupi negosiasi yang sesungguhnya sedang terjadi di balik layar.
Sebelum momen kunci itu, Titiek Soeharto tampil penuh percaya diri. Ia menyebut semua kritik yang dialamatkan pada Presiden Prabowo terkait amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong sebagai hal yang lumrah dalam demokrasi.
Ia bahkan menegaskan posisi presiden yang tak bisa diganggu gugat dalam menggunakan haknya. "Kita sudah memilih beliau (Prabowo Subianto) sebagai presiden, dan presiden menggunakan hak-nya. Ya, mau apa lagi?" katanya.
Namun, tembok pertahanan yang kokoh itu seolah menemukan celah ketika pertanyaan beralih dari justifikasi hukum ke motif politik—khususnya soal 'mahar' untuk mengajak PDIP, partai yang menaungi Hasto, bergabung ke dalam pemerintahan.
Perubahan dari jawaban yang panjang dan tegas menjadi respons 'saya tidak tahu' yang singkat menciptakan sebuah kontras yang tajam dan sarat makna.
Dalam panggung politik, sikap "no comment" atau "tidak tahu" dari seorang tokoh penting bisa ditafsirkan dalam beberapa cara:
Strategi Mengunci Informasi: Bisa jadi negosiasi memang sedang berlangsung dan masih sangat sensitif. Mengonfirmasi atau membantah akan sama-sama berisiko. Sikap bungkam adalah cara paling aman untuk tidak mengganggu proses lobi yang berjalan.
Menghindari Polemik Internal: Mengakui adanya "barter" akan memicu kritik keras, tidak hanya dari publik, tetapi juga bisa dari internal koalisi yang mungkin tidak semuanya setuju dengan langkah tersebut.
Bukan Ranah Otoritasnya: Meskipun seorang elite, bisa jadi Titiek memang tidak terlibat langsung dalam negosiasi tingkat tinggi tersebut dan memilih untuk tidak berspekulasi.
Namun, bagi publik dan analis politik, jawaban ini justru semakin menguatkan dugaan bahwa ada "sesuatu" di balik keputusan kontroversial tersebut. Diamnya seorang politisi seringkali lebih bising daripada pernyataannya.
TERPOPULER
