REGIONAL:
Suara.com - Di tengah riuh rendah kritik publik, karpet merah hukum berupa abolisi untuk terpidana kasus impor gula Tom Lembong dan amnesti untuk terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto, akhirnya mendapat pembelaan dari lingkaran dalam Istana.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, tampil membela langkah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Titiek, keputusan kontroversial tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dari seorang kepala negara.
Ia menegaskan bahwa publik harus melihatnya sebagai pelaksanaan hak prerogatif yang mutlak dimiliki oleh presiden.
"Itu adalah hak presiden, dan pasti presiden sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang begitu banyak," kata Titiek dilansir dari Antara, Jumat 1 Agustus 2025.
Titiek Soeharto menggarisbawahi bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki hak-hak istimewa yang diatur oleh konstitusi, termasuk memberikan pengampunan dalam berbagai bentuknya.
Baginya, ini adalah ranah absolut eksekutif yang tidak perlu diperdebatkan lebih jauh.
"Saya rasa itu adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan remisi, abolisi, rehabilitasi, dan amnesti. Jadi kami enggak mau komen apa-apa," ucapnya dengan tegas.
Sikap ini seolah membangun tembok tebal antara keputusan presiden dan kritik yang datang dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggap langkah ini mencederai rasa keadilan.
Lalu bagaimana dengan gelombang kritik yang menuding pemberian abolisi dan amnesti ini sarat akan muatan politis? Titiek memandangnya sebagai dinamika yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Baginya, protes adalah hak warga negara yang sah.
Namun, ia menyiratkan sebuah pesan pragmatis: pada akhirnya, presiden yang telah terpilih memiliki wewenang untuk menggunakan haknya tersebut.
"Ya boleh-boleh saja orang mau protes, ya kan? Sah-sah saja protes, cuma kita sudah memilih beliau (Prabowo Subianto) sebagai presiden, dan presiden menggunakan hak-nya. Ya, mau apa lagi?" katanya.
Kecurigaan terbesar di balik langkah ini adalah adanya dugaan barter politik untuk merangkul PDI Perjuangan, partai yang menaungi Hasto Kristiyanto, agar bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo. Ketika pertanyaan ini dilontarkan, Titiek memilih untuk mengunci mulut.
"Saya tidak tahu," jawab putri Presiden Ke-2 RI Soeharto itu singkat.
Sikap no comment ini justru membiarkan spekulasi politik tersebut tetap liar dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan publik dan elite politik.
Sebelumnya, pada Kamis (31/7), DPR RI telah memberikan "lampu hijau" atas permohonan presiden. Persetujuan diberikan untuk abolisi Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula (vonis 4,5 tahun penjara) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dalam kasus suap PAW Harun Masiku (vonis 3,5 tahun penjara). Dengan persetujuan DPR, langkah presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait keduanya menjadi mulus.
TERPOPULER