Suara.com - Peta politik Indonesia berubah drastis pasca-Pilpres 2024.
Melalui sebuah pernyataan yang mengejutkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program-program yang berpihak pada rakyat.
Arahan penting ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam rapat di Bali, Kamis (31/7/2025) kemarin.
Keputusan ini terasa ironis bagi publik yang mengikuti dinamika politik nasional.
Megawati dan Prabowo pernah menjadi duet maut pada Pilpres 2009 (Mega-Pro), namun kemudian menjadi rival sengit selama satu dekade terakhir.
PDIP adalah partai pengusung utama Joko Widodo yang dua kali mengalahkan Prabowo Subianto dalam pertarungan pemilu yang keras.
Kini, setelah kalah dalam Pilpres 2024, PDIP justru mengulurkan tangan dukungan.
Megawati menekankan pentingnya peran partai politik dalam menjaga stabilitas negara di tengah tantangan ekonomi, defisit fiskal, dan ketegangan global.
Ia juga meminta kader untuk tetap solid, aktif menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
Baca Juga: Senyum dan Kepal Tinju Hasto Kristiyanto Setelah Dapat Amnesti
Menurut Deddy, Megawati ingin PDIP menjadi pilar utama demokrasi melalui konsistensi gagasan dan kekompakan internal partai.
Lalu, manuver politik apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini? Berikut adalah empat analisisnya.
1. Prioritas Stabilitas di Atas Rivalitas Politik
Dalam arahannya, Megawati secara spesifik menyoroti "tantangan ekonomi, defisit fiskal, dan ketegangan global."
Ini adalah sinyal jelas bahwa para elite politik, termasuk Megawati, memandang stabilitas nasional sebagai prioritas utama.
Rivalitas politik yang terus berlanjut dianggap berisiko memperburuk kondisi negara.
