Data Dinas Kesehatan mencatat bahwa hingga pertengahan 2025, cakupan UHC maksimal, di mana separuh lebih telah berjalan dan terus meningkat. Fasilitas layanan kesehatan diperluas, dan klaim pembiayaan ditanggung penuh oleh pemerintah.
Langkah lain yang juga diapresiasi publik adalah penurunan kembali tarif retribusi pasar, yang sempat dinaikkan pada periode sebelumnya. Kebijakan itu meredakan beban ekonomi pedagang kecil yang terhimpit pascapandemi dan gejolak harga kebutuhan pokok.
Tak hanya itu, kanal pengaduan digital “Wadul Guse” juga diluncurkan sebagai sarana warga menyampaikan keluhan langsung. Hingga Juni 2025, lebih dari 8.000 laporan tercatat masuk, dengan tingkat respons mencapai 78 persen. Laporan terbanyak berkaitan dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan administrasi kependudukan.
Meski sejumlah capaian diraih, kritik terhadap Fawait tetap mengemuka, terutama setelah pernyataannya yang menyebut krisis BBM akibat penutupan jalur Gumitir sebagai “bukan persoalan yang sangat fundamental”. Pernyataan itu dinilai sejumlah akademisi sebagai bentuk ketidakpekaan.
Herlambang P. Wiratraman dari UGM menyebut ucapan Fawait sebagai contoh kurang empati terhadap situasi krisis, sementara pengajar komunikasi politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, mengkritik pemilihan simbol yang dinilai tidak kontekstual dengan penderitaan warga.
Meski demikian, Pemkab Jember juga telah melakukan langkah-langkah mitigatif, seperti membuka jalur distribusi darurat, menempatkan aparat di sejumlah SPBU prioritas, hingga mengajukan tambahan kuota BBM subsidi ke pusat untuk kebutuhan sektor pertanian dan UMKM.
Dalam konferensi pers di Rembangan, Jumat (1/8/2025), Fawait kembali tampil mengenakan kaus bertuliskan “Gus Darling”. Ia menjelaskan berbagai langkah teknis yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan BBM.
Pihak Prokopim Pemkab Jember menjelaskan bahwa penggunaan kaus tersebut bukan bagian dari strategi kampanye politik.
“Itu respons spontan yang berkembang secara kreatif oleh relawan. Kami memahami simbol bisa multitafsir, tetapi fokus kami adalah memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar salah satu staf Prokopim.
Dalam era komunikasi politik digital, simbol bukan lagi pelengkap, melainkan bagian dari strategi membangun persepsi. Namun, simbol tanpa substansi bisa menjadi bumerang.
Dr. Isa Ma’rufi menegaskan pentingnya menilai kepemimpinan bukan dari simbol belaka, melainkan dari kinerja dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang perlu dicermati bukan hanya simbolnya, tapi apakah substansi pelayanan publik tetap berjalan,” tegasnya. ***
TERPOPULER
