Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal peringatan keras bagi para korporasi nakal: era membuka lahan dengan cara membakar hutan telah berakhir. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, yang menegaskan tidak akan ada ampun bagi perusahaan yang lahannya terbakar.
Sikap "nol toleransi" ini diambil untuk memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab penuh atas lahan konsesi yang telah diberikan oleh negara, sekaligus menjadi langkah preventif utama dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi.
"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya dilansir Antara, Minggu (3/8/2025).
Namun, di balik ancaman tersebut, pemerintah ternyata tidak hanya datang dengan "tongkat", tetapi juga "wortel". Sebagai solusi pengganti metode bakar yang dilarang, Prabowo akan memfasilitasi perusahaan dengan teknologi modern untuk proses pembukaan lahan.
Pemerintah akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang ketat dengan dukungan teknologi canggih dan ramah lingkungan.
"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," kata Budi Gunawan.
Arahan tegas ini merupakan hasil dari rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Rapat tersebut secara khusus membahas langkah-langkah antisipasi karhutla menjelang musim kemarau dan dihadiri oleh jajaran menteri kabinet terkait, baik secara langsung maupun melalui sambungan video.
