REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait jumlah 50 siswa dalam satu kelas menuai kritik, salah satunya dari Atalia Praratya.
Anggota DPR RI Komisi VIII tersebut menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi terkait hal itu tidak manusiawi.
Dalam wawancara usai menghadiri Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan di Cimahi beberapa waktu lalu, Atalia Praratya membandingkannya dengan Sekolah Rakyat.
Seperti Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 08 Cimahi yang hanya menampung 25 siswa per kelas.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun mengatur paling banyak 36 siswa dalam satu kelas.
Melalui Instagram pribadinya pada Sabtu, 2 Agustus 2025, Dedi Mulyadi menanggapi kritik Atalia Praratya.
"Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa," ujarnya.
Dedi Mulyadi lantas menjelaskan bahwa tidak semua sekolah di Jawa Barat menampung 50 siswa dalam satu kelas.
"Tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah. Itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah," tutur Dedi Mulyadi.
Pemprov Jabar terpaksa membiarkan 50 siswa dalam satu kelas agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena tempat tinggal jauh.
Dedi Mulyadi juga tidak sepakat apabila Atalia Praratya membandingkan kondisi sekolah di Jawa Barat dengan Sekolah Rakyat yang baru berdiri tahun 2025 ini.
"Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia dan saya sangat mendukung kebijakan itu," terangnya.
Sementara itu, Pemprov Jabar harus menampung 800 ribu siswa yang mana hanya terserap 40 persen di sekolah negeri.
"Kenapa ini terjadi? Karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit," kata Dedi Mulyadi.
Sebagaimana diketahui, Atalia Praratya merupakan istri dari Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018 hingga 2023 sebelum Dedi Mulyadi.
"Saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020," lanjut Dedi Mulyadi.
Sejak 2020 hingga 2024, terungkap hanya 14 sekolah baru yang dibangun Pemprov Jabar.
Secara terperinci, Pemprov Jabar membangun 2 sekolah tahun 2021, 1 sekolah tahun 2022, 6 sekolah tahun 2023, dan 5 sekolah tahun 2024. Sedangkan tahun 2020 tidak membangun sama sekali.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi yang baru menjadi Gubernur Jawa Barat sejak 2025 akan membangun 15 sekolah tahun ini.
"Nah tahun 2025 membangun 15 unit: 11 SMA, 2 SMP, dan 2 SMK. InsyaAllah tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik," beber Dedi Mulyadi.
Kendati begitu, Dedi Mulyadi berterima kasih atas kritik Atalia Praratya dan tak lupa menyampaikan rasa hormatnya kepada Ridwan Kamil.
"Salam hormat buat Pak RK, semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu," tutup Dedi Mulyadi.
Menanggapi klarifikasi Dedi Mulyadi, warganet ramai menyinggung kepemimpinan Ridwan Kamil.
Kasus korupsi Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil hingga tunggakan BPJS Pemprov Jabar dari kepemimpinan sebelumnya pun tak luput dibawa-bawa warganet.
"Mending kritik suamimu Bu soal bank bjb," komentar akun @dhenzchika***.
"Duit BPJS kembalikan, duit hibah masjid al jabar kembalikan, terus mesjid yang ada makam anaknya duit dari mana? Megah juga mesjidnya," sindir akun @yanid***.
"Oh sebelum bapa aing kewajiban siapa ya yang membangun ruang kelas," sahut akun @rosadirusla***.
"Waktu suami bu @ataliapr menjabat kenapa gak dikomentari bu, malah saya lebih merasa punya gubernur setelah ada gubernur seperti pak @dedimulyadi71," kata akun @serenity.novian_t***.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
TERPOPULER
