Generasi 'Topi Jerami' Berkibar Jelang HUT RI, Sosok Ini Kutip Pernyataan dari Gus Dur

Suara.com - Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena unik mengusik perbincangan nasional. Bukan keriuhan lomba atau semarak umbul-umbul biasa.

Melainkan bendera hitam dengan logo tengkorak bertopi jerami simbol kelompok bajak laut dari manga populer Jepang, One Piece yang berkibar di berbagai daerah dan media sosial.

Fenomena yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kreativitas dan ekspresi fandom ini kini memasuki ranah politik yang serius. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara dan memberikan peringatan tegas tentang pentingnya menempatkan simbol negara di atas segalanya.

Menanggapi maraknya bendera fiktif tersebut, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa patriotisme dan penghormatan terhadap bendera Merah Putih tidak bisa ditawar. Ia bahkan mengutip pernyataan dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk memperkuat argumennya.

“Saya mengutip almarhum Gus Dur, bahwa di atas segala bentuk kreativitas dalam ruang demokrasi kita, bendera Merah Putih harus tetap yang paling tinggi,” kata Eddy dilansir dari Antara, Senin 4 Agustus 2025.

Pernyataan ini menjadi penanda bahwa elite politik mulai memandang tren ini bukan sekadar euforia sesaat, melainkan potensi pergeseran nilai yang perlu diluruskan.

Di media sosial dan di kalangan anak muda, pengibaran bendera Straw Hat Pirates ini kerap dibingkai sebagai bentuk kritik sosial. Dalam narasi One Piece, kelompok Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy seringkali digambarkan melawan 'Pemerintah Dunia' (World Government) yang korup, tiran, dan menindas.

Analogi inilah yang diyakini menjadi alasan sebagian masyarakat menggunakannya sebagai simbol perlawanan halus terhadap kondisi saat ini.

Menanggapi argumentasi ini, Eddy Soeparno tidak menampik adanya ruang untuk kritik, namun ia menekankan pentingnya dialog yang konstruktif ketimbang menggunakan simbol yang dapat mengganggu persatuan.

“Konstitusi kita sudah sampaikan bahwa demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas, tapi ada sisi musyawarah dan mufakat," ucapnya.

Menurutnya, pendekatan dialog adalah jalan terbaik untuk menyuarakan kegundahan.

"Bicara secara terbuka dan konstruktif serta saling menghormati masukan yang disampaikan. Mengajak sesama anggota masyarakat untuk mencari solusi akan sangat produktif ketimbang menyerukan ajakan yang dapat mengganggu rasa guyub diantara sesama," tuturnya.

Tawaran Dialog di Era Pemerintahan Prabowo

Eddy Soeparno kemudian mengaitkan seruannya untuk berdialog dengan keterbukaan yang ditunjukkan oleh pemerintahan saat ini. Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, bahkan yang datang langsung dari masyarakat.

Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan laporan dari para menterinya, tetapi aktif mendengarkan suara dari akar rumput.

Sebagai buktinya, Eddy menyebutkan beberapa kebijakan yang lahir dari aspirasi rakyat:

• Penghapusan kredit macet bagi UMKM.
• Pembatalan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
• Tetap mengizinkan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer.
• Pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

"Sehingga lahir lah berbagai kebijakan yang pro rakyat kecil," tegasnya.