Infografis
Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan hukum kepada dua tokoh kontroversial—mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks Menperin Tom Lembong—membuka babak baru ketegangan di lingkar kekuasaan.
Langkah ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, berpotensi memantik gelombang ‘serangan balik’ dari kubu Presiden Jokowi, yang disebutnya merasa dikhianati oleh tindakan Prabowo.
Pasalnya, baik Hasto maupun Lembong selama ini kerap diposisikan sebagai oposisi aktif terhadap kebijakan atau manuver politik yang berkaitan dengan Jokowi.
Hal itu dikatakan Rocky dalam analisis dikutip dari kanal YouTubenya, Senin, 4 Agustus 2025.
"Kita akan lihat babak berikutnya, sebut saja upaya untuk membalas. Sebut saja ini kekalahan bagi kubu Pak Jokowi. Tentu akan ada balasan," kata Rocky.
Hubungan Politik Memburuk?
Rocky menilai bahwa keputusan Prabowo tidak hanya menciptakan jarak politik antara dirinya dan Jokowi, tapi juga memperlihatkan gesekan yang makin nyata di internal koalisi pasca-Pilpres.
Ia menyebut, reaksi negatif yang muncul dari barisan pendukung Jokowi di media sosial menjadi tanda awal dari potensi konflik politik yang lebih besar.
"Yang sekarang jadi ribut adalah, yah semacam ancaman dari buzzer Jokowi untuk melengserkan Presiden Prabowo karena kecewa dengan keputusan itu," ujarnya.
Baca Juga: Keadilan untuk Siapa? Amnesti Presiden Buka Luka Lama
Loyalitas Gibran Diungkit
Lebih jauh, Rocky menyoroti manuver sebagian pendukung Gibran yang tampak mulai menjaga jarak dari Prabowo. Menurutnya, itu adalah refleksi dari loyalitas yang sesungguhnya.
"Jadi justru ketika para pendukung Prabowo-Gibran ini menyesalkan keputusan Prabowo, itu artinya mereka sebetulnya hanya pura-pura mendukung Prabowo dong. Berarti Gibran yang hendak diunggulkan," ungkap Rocky.
Amnesti Sebagai Koreksi Politik
Namun bagi Rocky, pemberian amnesti kepada Hasto justru mencerminkan niat baik Prabowo untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang muncul akibat praktik politik balas dendam di masa lalu.
Ia menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat Hasto adalah imbas dari intervensi politik yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat.
"Hasto itu adalah korban dari cawe-cawe Jokowi. Maka amnesti pada Hasto itu adalah semacam wisdom yang di akhirnya dipahami oleh Presiden bahwa demokrasi memang harus diselamatkan dari kelakuan-kelakuan politik yang sifatnya dendam," tegasnya.
Dinasti Politik Jadi Sorotan
Di ujung analisanya, Rocky tak hanya berbicara soal PDIP, tapi mengaitkannya dengan persoalan struktural yang lebih luas: ancaman dinasti politik.
Ia mengkritik ambisi kekuasaan yang dinilainya merusak sistem demokrasi, mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga rekayasa politik yang melapangkan jalan Gibran menjadi calon wakil presiden.
"Dinasti Jokowi adalah halangan bagi demokrasi. Bukan sekadar halangan bagi PDIP. Karena merusak sistem dengan berbagai ambisi, mulai dari keinginan tiga periode, sampai upaya menjadikan Gibran calon di 2029," pungkasnya.
