Dalam pidatonya, ia mengkritik kesalahpahaman yang sering terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Menurut putri Proklamator Soekarno itu, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia secara fundamental tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata Megawati di Bali, Sabtu (2/8/2025).
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” tambahnya.
Megawati menegaskan bahwa PDIP secara sadar tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga menolak untuk sekadar larut dalam koalisi kekuasaan.
Sebaliknya, partai berlambang banteng ini akan mengambil peran sebagai penyeimbang yang kritis untuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan amanat konstitusi.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tutur Megawati.
Penegasan tersebut disampaikannya berulang, seraya menyatakan bahwa PDIP tidak akan masuk dalam kabinet.
"Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” lanjut dia.
Baca Juga: Gunakan Hak Prerogatif, Megawati Tak Beri Lagi Kepercayaan pada Hasto Sebagai Sekjen?
Presiden Kelima RI itu menegaskan bahwa PDIP akan memberikan dukungan pada kebijakan Presiden Prabowo yang terbukti pro-rakyat. Namun, partainya tidak akan segan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap potensi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.
