PDIP Tak Setuju Usulan Kartu Janda Jakarta : Lebih Baik Diberi Pelatihan Kerja

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan Fraksi Gerindra yang menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat program bantuan sosial berupa Kartu Janda Jakarta (KJJ).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, menyebut bahwa solusi terbaik bagi para janda usia produktif bukanlah dengan membagikan bantuan, melainkan dengan membekali mereka keterampilan agar mandiri secara ekonomi.

"Karena kalau di usia produktif, saya lebih setuju untuk mereka dilatih agar mereka punya keterampilan yang bisa mereka jadi mandiri, jadi punya penghasilan sendiri. Bukan kita terus-terus beri bantuan," ujar Ima kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Usulan dari Fraksi Gerindra ini sebelumnya menyasar para ibu yang telah ditinggal suaminya, khususnya mereka yang berusia antara 45 hingga 59 tahun.

Sementara kelompok usia di atas 60 tahun, tak masuk dalam sasaran karena dinilai sudah tercakup dalam program Kartu Lansia Jakarta.

Menurut Ima, ketimbang menciptakan program bantuan baru, pemerintah seharusnya fokus memberdayakan para perempuan yang masih tergolong dalam usia produktif.

Perbesar

Ia juga menekankan bahwa sebagian besar anak dari para janda tersebut kemungkinan besar telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga berhak menerima program bantuan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tanggungan anak kan kita bisa secara langsung membantu lewat pendidikannya, lewat kesehatannya, lewat sembako KJP yang ada," tutur Ima.

"Jadi kita penuhi dulu pendidikan anaknya, kesehatannya, dan lain sebaginya. Itu juga bisa mengurangi beban dari si ibu tersebut," tambah mantan staf Basuki Tjahaja Purnama itu.

Baca Juga: Sikap Abu-abu PDIP Bisa Jadi Bumerang, Suara Pemilih di 2029 Taruhannya

Sebelumnya, usulan program Kartu Janda Jakarta disampaikan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI, Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program kartu janda Jakarta atau KJJ," kata Jamilah dalam rapat di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli.

Jamilah menyebutkan, usulan tersebut muncul berdasarkan aspirasi masyarakat yang mereka terima selama kegiatan reses di beberapa wilayah Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru menanggapi usulan itu dengan santai, bahkan cenderung enggan berkomentar lebih lanjut.

"Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku," ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu (23/8/2025).