"Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan saya ubah," tantang Bupati Sudewo dalam video yang beredar.
Menurut Bupati Sudewo, kenaikan PBB ini merupakan langkah yang tak terhindarkan. Alasannya, PBB di Kabupaten Pati sudah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian.
Ia membandingkan penerimaan PBB Pati yang hanya Rp 29 miliar, jauh tertinggal dari kabupaten tetangga seperti Jepara (Rp 75 miliar), serta Rembang dan Kudus (masing-masing Rp 50 miliar), padahal wilayah Pati dinilai lebih luas dan potensial.
Sudewo berdalih, dana segar dari kenaikan pajak ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital, seperti perbaikan jalan, penanggulangan banjir, hingga perbaikan RSUD RAA Soewondo yang kondisinya dinilai memprihatinkan.
"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujarnya.
Namun, argumentasi ini dimentahkan oleh warga. Kenaikan yang mencapai 250% dianggap "tidak manusiawi" dan sangat memberatkan.
Gelombang protes pun tak terhindarkan. Warga yang geram berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran di Alun-alun Pati pada 13 Agustus mendatang.
