REGIONAL:
Suara.com - Mahkamah Agung (MA) akan segera mengambil langkah tegas dengan memanggil tiga hakim yang terlibat dalam persidangan kasus mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Pemanggilan ini dilakukan untuk proses klarifikasi.
Juru Bicara MA, Yanto, mengonfirmasi langkah tersebut pada Rabu (6/8/2025) di Jakarta.
"Kalau apakah yang bersangkutan akan dipanggil? Ya jelas, kan mau diklarifikasi," kata Yanto di Gedung Mahkamah Agung sebagaimana dilansir Antara.
Langkah ini merupakan respons langsung atas laporan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong pada Senin (4/8) terhadap ketiga hakim tersebut. Hakim yang dilaporkan adalah Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika serta Hakim Anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah.
Meski begitu, Yanto belum dapat memastikan jadwal pemanggilan karena hal tersebut menjadi kewenangan penuh Badan Pengawas (Bawas) MA. "Kalau tentang kapan (dipanggil), itu nanti itu kan kewenangan Kabawas ya. Kabawas yang menjadwalkan itu," tuturnya.
Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, menjelaskan bahwa laporan ini didasari keinginan kliennya untuk mendorong evaluasi dan koreksi dalam sistem peradilan di Indonesia.
"Dia (Tom Lembong) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya," kata Zaid di gedung Mahkamah Agung RI.
Zaid menegaskan bahwa perjuangan hukum ini tidak berhenti meskipun Tom Lembong telah menerima abolisi dan bebas. "Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi," ujarnya.
Poin utama dari laporan tersebut adalah dugaan bahwa salah satu hakim tidak menerapkan asas praduga tak bersalah selama persidangan berlangsung.
"Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent. Dia tidak mengedepankan asas itu. Tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan," jelas Zaid.
Selain melapor ke MA, pihak Tom Lembong juga berencana akan membuat laporan serupa ke Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan BPKP.
Sebagai informasi, Tom Lembong sebelumnya divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Ia dinyatakan bersalah merugikan negara sebesar Rp194,72 miliar dan dijatuhi denda Rp750 juta.
Namun, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rutan Cipinang setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Abolisi merupakan hak kepala negara untuk menghentikan proses hukum seseorang dengan mempertimbangkan masukan dari DPR.
TERPOPULER