Infografis
Suara.com - Spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di bawah bayang-bayang atau bahkan "dikendalikan" oleh Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi perbincangan panas.
Narasi ini semakin menguat seiring mengemukanya isu hukum yang menjerat figur-figur kritis terhadap Jokowi, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Namun, anggapan tersebut dibantah telak oleh analis politik kawakan, M. Qodari. Ia menilai cara pandang tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman mendasar terhadap hukum dan politik tata negara.
Qodari secara spesifik membedah kasus Hasto untuk mematahkan logika bahwa proses hukumnya adalah pesanan atau terkait perseteruan personal dengan Jokowi.
"Ini kan urusan hukum. Proses hukum Hasto itu dikait-kaitkan dengan perseteruan dengan Pak Jokowi kan begitu kan?" ujar Qodari, sebelum meluruskan akar permasalahannya dikutip dari Youtube Cokro TV.
Menurutnya, kasus Hasto yang kini ditangani penegak hukum sama sekali tidak berhubungan dengan kritik atau serangan verbal Hasto kepada Jokowi.
"Yang ada ini kan proses hukum dan ingat proses hukumnya itu urusannya bukan berkaitan dengan penghinaan Mas Hasto kepada Pak Jokowi. Bukan. Bukan. Bukan soal Mas Hasto menuding Pak Jokowi ijazah palsu. Bukan. Itu Roy Suryo," tegasnya.
Ia mengingatkan publik bahwa kasus yang menjerat Hasto adalah murni persoalan hukum yaitu kasus suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rangka PAW Harun Masiku yang tidak ada kaitan dengan Jokowi.
Lebih jauh, Qodari juga menyoroti narasi "perseteruan" yang menurutnya seringkali berjalan satu arah. Ia menantang publik untuk melihat fakta bahwa serangan verbal lebih sering datang dari Hasto, sementara Jokowi tidak pernah menunjukkan sikap serupa.
Baca Juga: Prabowo Tinggalkan Jokowi Gara-Gara Hasto dan Tom Lembong? Qodari: Logika Keliru
"Ya walaupun saya nanya begini, Pak emangnya Pak Jokowi merasa musuhan dengan Pak Hasto. Saya selama ini enggak pernah ngelihat tuh ada pernyataan Pak Jokowi yang apa namanya menjelek-jelekkan atau menyerang-nyerang Pak Hasto. Enggak ada tuh. Kalau Hasto menyerang Jokowi iya banyak," ungkapnya.
Ia menambahkan, perasaan benci yang diekspresikan satu pihak tidak otomatis berarti pihak lain merasakan hal yang sama.
"Jadi jangan dianggap kalau Mas Hasto nyerang Pak Jokowi ya bahkan dengan ekspresi emosi yang negatif dan kentara maka perasaan yang sama ada pada Pak Jokowi kepada Mas Hasto, belum tentu gitu loh," ujarnya.
Puncak dari analisis tajam Qodari adalah sentilannya kepada pihak-pihak yang masih percaya bahwa Prabowo akan menjadi "boneka" Jokowi.
Ia menyebut bahwa setelah Jokowi lengser dari kursi kepresidenan, pengaruh politik formalnya akan hilang. Menganggap pengaruh itu akan tetap sama kuatnya adalah sebuah kekeliruan fatal dalam memahami politik.
"Kalaupun masih dikaitkan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah enggak presiden lagi, sudah enggak punya pengaruh politik," jelas Qodari.
"Itu juga soal pengaruh politik itu yang mengatakan ini Pak Prabowo masih dipengaruh Pak Jokowi enggak ngerti hukum tata negara, enggak ngerti politik tata negara. Tolong baca buku Ibu Miriam Budiarjo ilmu politik. Itu ilmu dasar buku dasarnya anak ilmu politik itu S1 itu kalau di UI itu gitu loh," sentilnya dengan keras.
Logika yang sama, menurutnya, juga berlaku untuk kasus yang mungkin menjerat Tom Lembong.
"Nah, sama juga dengan Mas apa dengan Pak Tom Lembong ya, Pak Pak Jokowi itu sudah tidak jadi presiden lagi. Dan kaitannya itu bukan penghinaan Tom Lembong ya atau Tom Lembong mengatakan Jokowi ijazah palsu, tetapi dalam kaitannya dengan soal kebijakan di keperdagangan gitu loh. Jadi persoalannya itu adalah persoalan hukum bukan persoalan politik," papar Qodari.
