5 Fakta Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK, Eks Menag Tersandung Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024!

Suara.com - Mantan Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji khusus tahun 2024.

Gus Yaqut hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis (7/8/2025) pukul 09.31 WIB dengan membawa sebuah map biru.

“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” ujar Gus Yaqut kepada awak media.

Juru bicara Yaqut, Anna Hasbi, menyatakan bahwa kehadiran mantan Menteri Agama ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum.

“Ini adalah bentuk iktikad baik dari beliau untuk menaati hukum sebagai warga negara,” katanya kepada wartawan.

Gus Yaqut dijadwalkan memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji 2024.

Berikut 5 fakta Gus Yaqut diperiksa KPK

1. Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus 2024

Gus Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji khusus tahun 2024. Ia hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (7/8/2025) sekitar pukul 09.31 WIB.

Kehadirannya merupakan bagian dari proses hukum atas tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang diduga dialokasikan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Gus Yaqut Bawa SK Menteri

Saat tiba di KPK, Gus Yaqut membawa sebuah map biru berisi Surat Keputusan (SK) Menteri Agama. Menurut juru bicaranya, Anna Hasbi, dokumen itu merupakan bentuk kepatuhan Gus Yaqut terhadap permintaan KPK dalam mendalami kewenangan serta tanggung jawabnya sebagai menteri.

SK tersebut menjadi bukti administratif dalam menjelaskan peran dan tugasnya dalam proses alokasi kuota haji tambahan yang dipermasalahkan.

3. Pembagian Kuota Diduga Langgar Aturan Undang-Undang Haji

Masalah utama yang diselidiki KPK adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam kasus ini, Kementerian Agama diduga membagi tambahan 20.000 kuota haji secara merata: 10.000 untuk jemaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Padahal, undang-undang menyebut bahwa kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar delapan persen dari total kuota nasional, sehingga pembagian 50:50 dianggap tidak sah.

4. KPK Telah Periksa Sejumlah Tokoh Terkait Kasus Ini

Pemanggilan Gus Yaqut bukan yang pertama dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan dari berbagai pihak seperti penceramah Ustad Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah.

Hal ini menunjukkan bahwa KPK tengah menggali secara luas siapa saja yang berperan dalam pembagian kuota haji yang menyimpang dari aturan. Ketua KPK Setyo Budiyanto bahkan menyebut bahwa pola dugaan korupsi ini juga terjadi pada periode-periode sebelumnya, bukan hanya tahun 2024.

5. Belum Ada Tersangka

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini. Namun penyelidikan terus berjalan dan lembaga antirasuah itu menegaskan akan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat apabila ditemukan cukup bukti.

Pemanggilan Gus Yaqut menjadi sorotan besar publik karena ia merupakan mantan pejabat tinggi negara. Kasus ini juga menjadi perhatian menjelang persiapan ibadah haji 2025, mengingat pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan ibadah umat.