“Kita tidak pernah tahu yang dikontrak IKN itu kontrak sungguhan atau kontrak-kontrakan,” sebutnya.
Pada akhirnya, ia menempatkan seluruh tanggung jawab atas potensi kerugian negara pada pundak Jokowi.
“Uang negara yang dikuras Jokowi untuk membiayai IKN ini diperkirakan oleh ICW sekitar Rp 466 Trilliun,” ujarnya.
“Nah kegagalan IKN ini adalah tanggung jawab Jokowi,” imbuhnya.
Dengan pendirian yang teguh, Amien Rais menyerukan agar proyek ini dihentikan total.
“Sekarang lupakan untuk menyedot APBN dan meneruskan Pembangunan IKN yang sudah ditumbuhi rumput liar, ilalang dan tumbuh – tumbuhan liar lainnya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai IKN tidak layak menjadi ibu kota provinsi sekalipun.
“Dijadikan ibu kota Kaltim pun biaya perawatan tidak mungkin dibebankan pada APBD Kalimantan Timur,” tambahnya.
Sikap penolakan ini didasari oleh keyakinannya yang tidak goyah.
Baca Juga: Resmi Dirilis, Buku Jokowi White Paper Karya Dokter Tifa, Roy Suryo dan Rismon, Dijual di Amazon
“Saya tetap berpendirian bahwa memang itu lupakan saja IKN, apalagi masih ada kezaliman IKN itu,” tegasnya.
Bagaimana Kelanjutan IKN di Pemerintahan Baru?
Di tengah kritik tajam dari Amien Rais, suara dari parlemen menyuarakan kekhawatiran yang berbeda.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, lebih menyoroti lambatnya progres pembangunan dan risiko proyek menjadi mangkrak setelah menelan anggaran fantastis.
Dengan dana sekitar Rp 115 triliun yang telah digelontorkan, Sudjatmiko mendesak Otorita IKN di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono untuk bekerja cepat dan cermat.
“Kami melihat kerawanan dalam Pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. Jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu Pembangunan asal kerja saja. Proses Pembangunan membutuhkan perhatian serius secara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan Masyarakat lokal, sesuai Visi Presiden Prabowo,” urainya.
